PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggelar rapat paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023, Kamis (03/11/2022).

Pembahasan APBD Murni tahun 2023 itu, DPRD Riau terutama Fraksi PKS menekankan masalah ekonomi. Ketua Fraksi PKS Markarius Anwar menyebut, harus ada ikhtiar yang ekstra dari Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Karena DBH (dana bagi hasil) kita kan berkurang, porsi DBH-nya. Apalagi kalau kita lihat asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan pemerintah pusat kemarin itu. Ada kemungkinan harga minyak dunia akan semakin turun kan, jadikan DBH kita semakin berkurang kita dapatkan," kata dia.

Ia berharap adanya upaya serta ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat meningkatkan PAD. Kemudian, lanjut dia, perlunya perhatian untuk dapat memperbaiki ekonomi masyarakat setelah masa Covid-19 dengan adanya terobosan program yang dapat menyentuh ekonomi masyarakat.

"Perhatian untuk recovery ekonomi masyarakat, itu kami sampaikan juga kemarin. Karena terus terang sampai hari ini, masyarakat ini kan belum sepenuhnya pulih ya dari covid ini. Jadi harus ada terobosan-terobosan, program-program yang menyentuh langsung ke ekonomi masyarakat," kata dia.

Ia mencontohkan seperti di desa yang banyak pertanian, masyarakat dapat diberikan bantuan berupa bibit atau pupuk yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

"Ya contoh ada stimulus-stimulus, program contoh di desa itu kan banyak pertanian, coba bantu masyarakat itu dengan bantuan bibit dan pupuknya. Mereka akan mau bekerja, mereka punya lahan kosong. Masalahnya kan hari ini mereka gak punya uang untuk beli pupuk, modal usaha, itu aja bantu. Nanti coba lihat, nanti akan menghasilkan, hasilnya luar biasa," kata dia.

Sebelumnya, bantuan pernah diberikan di daerah Pelalawan, dengan memberikan bantuan untuk pertanian dan menghasilkan panen yang besar. Bahkan hasil panen tidak hanya dapat menutupi kebutuhan di Pelalawan saja, namun dapat jual ke luar daerah.

"Dan secara umum kan, apa ekonomi mereka kan naik gitu. Dan mereka tentu belanjakan, belanja ke pasar, hiduplah ekonomi. Itu salah satu mengangkat, sehingga pertumbuhan ekonomi kita sesuai target pak Gubernur itu bisa dicapai. Tapi harus ada ikhtiar terus usaha sungguh-sungguh membantu masyarakat dalam bentuk stimulus seperti itu," kata dia.

Menjawab itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution mengatakan, tahapan penyusunan APBD serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023, fokus serta sasaran yang ditetapkan di dalam RAPBD Provinsi Riau, pada prioritas pembangunan kesejahteraan masyarakat di mana fokus pembangunannya adalah mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

"Terkait kondisi terkini ekonomi, sosial dan politik serta pelaksanaan dari tema, fokus serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dan Pemerintah Provinsi Riau akan terus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan yang telah disusun khususnya terkait pelaksanaan dan capaian pada Tahun 2023," jelas dia.

Lanjut dia, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya melakukan upaya-upaya untuk optimalisasi pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah.

"APBD fokus pada kegiatan produktif, peningkatan sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta pemenuhan mandatory baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Masukan-masukan ini telah menjadi prioritas serta telah sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023," jelasnya.***