PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani mendapatkan mosi tidak percaya dari anggota DPRD Kota Pekanbaru. Bahkan mereka juga meminta posisi Hamdani digantikan dengan kader PKS lainnya.
Mosi tak percaya itu imbas dari adanya laporan kedua unsur pimpinan DPRD Pekanbaru, Hamdani dan Nofrizal yang menandatangani laporan pelanggaran terkait penerapan Perda APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021 kepada Gubernur Riau, Syamsuar.
Hal ini diketahui dari beredarnya surat dengan nomor 171/DPRD-Pimp/06/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Gubernur Riau. Surat ini juga ditandatangani sebanyak 13 orang anggota DPRD Pekanbaru.
Melihat hal ini Pengamat Komunikasi Politik, DR Aidil Haris menilai PKS lebih realistis dalam melihat berbagai fenomena dan dinamika yang ada di DPRD Pekanbaru.
"Kalau ada pelanggaran yang fatal mungkin akan dievaluasi, tapi kalau tidak ada yang fatal dan hanya dinamika politik dari lawan politik itu tidak ada persoalan bagi PKS," cakapnya, Rabu (15/9/2021).
Lanjut akademisi Universitas Muhammadiyah Riau ini, PKS sendiri dalam memilih Ketua DPRD Pekanbaru juga ada dasar dan tidak asal tunjuk saja.
"Semua partai politik pasti seperti itu, ada cara masing-masing di internal partai. Kecuali ada pelanggaran berat itu lain cerita," katanya.
Namun melihat adanya mosi tidak percaya ini, Aidil menilai PKS juga tidak boleh diam saja. Seharusnya PKS juga harus mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan anggota DPRD Pekanbaru.
"Ada pelanggaran atau tidak, itu wajib dievaluasi," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, saat rapat paripurna anggota DPRD Kota Pekanbaru, Masni Ernawati menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan anggota DPRD Kota Pekanbaru.
"Saya berharap kawan-kawan berpikir, mari bersama sama mendukung, untuk membuat mosi tak percaya. BK juga siap," kata Erna di sela-sela rapat paripurna Ranperda Retribusi Sampah, Selasa (31/8/2021).
Sambung srikandi Golkar ini, partai-partai yang mengusung kedua pimpinan tersebut untuk segera melakukan evaluasi. Menurutnya selama periode 2019-2024 ini, pimpinan tak pernah kompak.
"Saya minta tolong dievaluasi, termasuk juga ke partai-partainya. Cah melapor cah melapor, mereka tak layak lagi jadi pimpinan. Kami tak ingin dipimpin oleh orang yang tak punya moral. Padahal Banggar ada. Ini akan APBD, ada tahapan verifikasinya," tegas Erna lagi.
Erna juga berpesan jika terjadi permasalahan di tubuh DPRD Kota Pekanbaru, dia menegaskan agar unsur pimpinan melibatkan anggota DPRD Pekanbaru lainnya.
"Kami berharap, kawan-kawan jangan tinggal diam lagi, karena banyak laporan yang dilakukan sepihak. Maka saya menyarankan mosi tak percaya. Kepada pimpinan, tolong pertanyakan kepada partainya, supaya dievaluasi. Mereka tak layak lagi jadi pimpinan," pintanya.
Penulis | : | Herianto Wibowo |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serantau |