PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pasca dilantik pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau Edy Natar Nasution, sejumlah tugas menanti Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.

Tugas awal yang mesti dikejar Pj Bupati Inhil adalah penyelesaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inhil 2024. Pembahasan dan pengesahan APBD harus disahkan sebelum akhir November ini.

"Untuk tahap awal kita ada target pengesahan APBD Inhil 2024. Itu paling lambat 30 November harus disampaikan ke provinsi," kata Pj Bupati Inhil Herman usai dilantik Plt Gubernur Riau di Balai Serindit Gedung Daerah Riau, Kamis (23/11/2023).

Herman mengatakan, saat ini APBD Inhil 2024 memang sudah dibahas antara Pemkab dan DPRD Inhil. Karena itu ia akan mengkomunikasikan sejauh mana pembahasan anggaran tahun depan tersebut.

"Insyaallah kita targetkan tanggal 27 atau 28 November 2023 APBD Inhil 2024 sudah bisa ketuk palu. Sehingga kalau sudah disahkan bisa langsung ke provinsi. Mungkin itu langkah awal supaya APBD Inhil 2024 bisa segera disahkan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Herman, sesuai arahan Plt Gubernur Riau, ada beberapa tugas prioritas nasional yang harus diperhatikan ke depan. Pertama masalah inflasi, persoalan inflasi ini harus dikawal supaya tidak berdampak terhadap harga sembako tinggi.

"Makanya perlu kita melakukan intervensi terhadap harga sembako yang menyebabkan inflasi. Di Inhil itu ada 20 kecamatan, paling tidak kita nanti harus membuat pasar murah di 20 kecamatan," sebutnya.

"Kedua persoalan stunting juga harus jadi perhatian, dan nanti kita akan lakukan beberapa kegiatan dalam rangka penurunan stunting. Begitu juga dengan kemiskinan ektrem. Dimana Inhil termasuk posisi ketiga kemiskinan ektrem di Riau, tentu ini perlu kita atasi segera," tambahnya.

Kemudian tugas lain yang harus diselesaikan dalam jangka panjang, sebut Herman, masalah infrastruktur yang cukup banyak di Inhil. Dimana Inhil merupakan salah satu daerah terluas di Riau yang memiliki 20 kecamatan, 157 desa dan 38 kelurahan.

"Dengan luas wilayah Inhil, memang kalau kita mengharapkan APBD tidak akan mempu menyelesaikan persoalan infrastruktur di Inhil. Untuk itu kita perlu mencari sumber-sumber anggaran lain, misalnya kita koordinasi dengan provinsi untuk bantuan keuangan khusus. Kemudian kita juga harus mencari sumber lain dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik," paparnya.**