JAKARTA (CAKAPLAH) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa utang pemerintah per November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun. 

Meskipun terjadi penambahan sebesar Rp 5.432,21 triliun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto menekankan pentingnya melihat indikator risiko yang lain.

Dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 pada Selasa (2/1/2024), Suminto menyatakan bahwa meskipun nominal utang meningkat, risiko utang pemerintah masih tergolong aman berdasarkan berbagai indikator portofolio. Menurutnya, fokus tidak boleh hanya pada besarnya nominal utang.

"Kita tidak hanya melihat nominalnya, kalau dilihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang kita termasuk risiko utang kita lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujarnya.

Suminto mengilustrasikan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau debt to GDP mengalami perbaikan signifikan. Hingga akhir November 2023, rasio tersebut turun menjadi 38,11%, dibandingkan dengan 39,7% pada Desember 2022 dan 40,7% pada Desember 2021 di tengah pandemi.

Dari segi risiko nilai tukar atau currency risk, proporsi utang pemerintah dalam valuta asing mengalami penurunan drastis, menurut Suminto. Sebelum pandemi, pada 2019, 37,9% utang pemerintah dalam valuta asing, sedangkan saat ini hanya 27,5%.

"Sehingga dari sisi currency risk jelas jauh lebih baik," tambahnya.

Dari sisi refinancing risk, Suminto menyebutkan bahwa rata-rata tenor utang pemerintah mencapai 8,1 tahun. Begitu pula, sekitar 82% utang pemerintah memiliki suku bunga tetap, sehingga tidak terlalu sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar.

Suminto menekankan bahwa indikator risiko utang, seperti keseimbangan primer dan solvabilitas, menunjukkan kondisi yang baik. Keseimbangan primer APBN 2023 positif lebih dari Rp 90 triliun, pertama kali sejak 2012, menandakan keberlanjutan yang dapat dijaga. Dalam hal dinamika utang, perbandingan suku bunga riil dan pertumbuhan PDB real juga menunjukkan kondisi yang baik.

Dari segi solvabilitas, Suminto mencatat bahwa rasio utang pemerintah terhadap penerimaan negara masih dalam kisaran yang aman dan terjaga dengan baik. Begitu pula, likuiditas tetap dijaga dengan baik, dilihat dari indikator seperti current budget balance.

"Sehingga tidak hanya dilihat dari nominal yang lebih besar. Karena pada saat yang sama, ekonomi kita terus tumbuh, GDP semakin besar, penerimaan negara juga semakin besar. Sehingga kiranya utang pemerintah tidak sekedar dari outstanding nominal, tapi dari indikator portofolio dan risiko yang makin membaik," pungkas Suminto.