PEKANBARU (CAKAPLAH) - Tim Satuan Tugas (Satgas) Internal Terpadu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau penyelesaian konflik lahan PT Surya Intisari Raya (SIR) dengan masyarakat gerak cepat.
Setelah beberapa kali rapat merangkum data, tim yang di ketuai Kepala Dinas Perkebunan Syahrial Abdi, Senin (08/01/2024 turun langsung ke lapangan memverifikasi data dengan kondisi di lapangan.
Untuk memudahkan, tim dibagi 4 yaitu tim yang mengecek aspek legalitas dan kemitraan, tim yang mengecek areal kebun dalam kawasan hutan. Selanjutnya, tim yang mengecek areal kebun di luar perjanjian dan tim yang mengecek lokasi pengelolaan limbah.
Syahrial Abdi mengatakan, sesuai arahan dari Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution bahwa tim ini harus mendalami isu-isu yang beredar ditengah masyarakat. Dengan begitu perlu dilakukan pertemuan bersama pihak PT SIR.
"Pak Gubernur telah memerintahkan tim internal dari Pemprov Riau yang terdiri dari berbagai macam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai kewenangan Pemprov Riau yang melekat di dalam pengusahaan salah satu entitas bisnis perkebunan. Karena itu, tentunya tujuan kita pada hari ini untuk memastikan regulasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah terpenuhi dari perusahaan atau tidak," kata Syahrial Abdi.
Syahrial menyatakan, tugas Pemprov Riau dalam hal ini tentu saja sebagai memfasilitasi tuntutan masyarakat. Sehingga, upaya untuk mencapai keseimbangan yang adil dan berkelanjutan, serangkaian tindakan diambil sebagai memastikan hak-hak masyarakat dan lingkungan tetap terlindungi.
"Kemudian karena ini bentuk fasilitasi Gubernur Riau terhadap tuntutan masyarakat, makanya kita sekaligus mengkroscek bagaimana pemenuhan kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan termasuk mungkin perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di masyarakat yang juga perlu kita luruskan dan kita cek," terangnya.
Menurutnya, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini tentunya tegas, dengan pendekatan yang inklusif. Dalam pertemuan bersama perwakilan perusahaan dan masyarakat terkait, Tim Satgas Terpadu menyelenggarakan dialog untuk mendengarkan semua pihak dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.
"Intinya kita ingin bahwa seluruh ketentuan dan peraturan itu bisa dipenuhi, agar bisa terjamin kemudahan berusaha investasi di Provinsi Riau. Sekaligus juga terpenuhi hak-hak masyarakat dan juga peran pemerintah hadir didalam pengusahaan tersebut,” tuturnya.
Syahrial berharap, dari langkah yang diambil akan membawa dampak positif dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan kondisi lebih baik bagi masyarakat. Untuk itu, tim akan tetap terus melakukan evaluasi serta komunikasi dengan semua pihak demi mencapai penyelesaian yang berkeadilan.
"Mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersama tim untuk melakukan evaluasi terhadap permasalahan ini, tidak ada lagi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Semoga juga permasalahan antar masyarakat bisa clear dan perusahaan bisa melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan serta tunduk pada peraturan berlaku," jelasnya.
Mantan Penjabat Bupati Bengkalis ini mengatakan, hasil turun lapangan tersebut akan di bahas tim, untuk selanjutnya akan dilaporkan ke Gubernur Riau.
"Kita ingin cepat selesai, makanya sejak kami terima penugasan dari Pak Gubernur, kita terus menggesa, hari ini kita turun dan hasilnya kita bahas bersama tim dan segera kami laporkan ke pimpinan," katanya.**
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Delvi Adri |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |