(CAKAPLAH) - Politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), memberikan pernyataan terkait isu musyawarah luar biasa (munaslub) yang sedang menghantui partainya. Dia menegaskan perlunya pengurus Golkar mengadakan musyawarah nasional (munas) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keputusan munas Golkar 2019, munas berikutnya seharusnya diselenggarakan pada Desember 2024.

"Ya, memang (munas) tidak boleh dipercepat. Jika dipercepat, itu berarti munaslub. Dan jika munaslub, maka akan ada munas lagi, dan lagi," ujar JK saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan pada Rabu (20/03/2024).

JK menegaskan tidak semua orang dapat mengikuti kontestasi untuk menjadi ketua umum Golkar. Ada sejumlah persyaratan, salah satunya adalah terdaftar sebagai kader dan memiliki pengalaman sebagai pengurus selama lima tahun, satu periode.

"Jika ada calon, selama calon tersebut memenuhi syarat, maka dia dianggap sebagai kader Golkar karena sudah pernah mengurus selama lima tahun, satu periode. Sebenarnya itu cara yang cukup mudah," ungkapnya.

Namun, JK enggan berkomentar mengenai kemungkinan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang dikabarkan akan mencalonkan diri dalam kontestasi untuk menjadi Ketua Umum Golkar.

Apalagi, Bahlil sering dianggap sebagai representasi dari Presiden Joko Widodo dalam urusan pemilihan Ketua Umum Golkar. "Saya tidak mengetahui, lebih baik tanyakan kepada Pak Jokowi saja. Saya tidak ingin berspekulasi," tambahnya.**