KAMPA (CAKAPLAH) - Menindaklanjuti pertemuan dengan masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Kampar turun ke Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar untuk mengecek lahan yang dikuasai PT Surya Palma Sejahtera (SPS).

Dari pantauan CAKAPLAH.COM, peninjauan ini diikuti anggota Komisi I DPRD Repol dua anggota dewan dari daerah pemilihan I Suharmi Hasan dan H Syahrul Aidi Ma'azat, tokoh pemuda Rahmat Yani, Adi Ajir, perwakilan masyarakat Rais, pejabat dari BPN,  Kabid Perizinan dan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Kampar Idrus dan staf serta Sekdes Pulau Birandang H Nasrul.

Sebelum mengambil titik koordinat di lahan kebun PT SPS dan yang dimiliki masyarakat, anggota dewan melakukan pertemuan singkat di kantor kebun PT SPS. Mereka diterima Manajer PT SPS Syaiful Bahri dan beberapa staf. Tak lama kemudian mereka langsung menuju kebun dan mengambil titik koordinat di beberapa titik. Sesekali terdengar perdebatan hangat antara anggota dewan, masyarakat dan pihak perusahaan.

Di beberapa titik, masyarakat menyebutkan bahwa lahan yang kini ditanami kelapa sawit oleh PT SPS adalah lahan pola KKPA yang gagal antara masyarakat dengan PT Erind Perkasa. "Ini lahan KKPA yang gagal dengan PT Erind dulu," ucap salah seorang perwakilan masyarakat Rais di salah satu titik yang diambil titik koordinatnya oleh staf dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar.

Suharmi Hasan dalam pertemuan itu minta pihak perusahaan harus hadir pada pemanggilan ketiga dari DPRD Kampar pada Senin (2/10/2017) nanti karena telah dua kali perusahaan ini mangkir untuk mengikuti hearing. Ketua DPC PKB ini minta pihak perusahaan membawa berkas-berkas yang dimiliki perusahaan pada saat hearing Senin nanti.

Ia menyampaikan, peninjauan ke lahan PT SPS ini karena masyarakat sering mengadu kepada dewan soal lahan yang dikuasai PT SPS. "Masyarakat sering dikejar-kejar oleh pihak perusahaan," kata Suharmi.

Secara tegas Suharmi mengatakan, kalau persoalan ini sudah di DPRD maka pihaknya tidak akan mundur. "Siapapun di belakang perusahaan kami tak mau tahu," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan H Syahrul Aidi yang juga berasal dari Dapil I. Politisi PKS ini juga mempertanyakan informasi take over lahan yang dihibahkan ninik mamak dari PT Erind Perkasa ke PT SPS.

Menanggapi berbagai pertanyaan anggota dewan, Manajer Kebun PT SPS Syaiful Bahri menyampaikan, diawal operasional PT Erind Perkasa mendapatkan hibah lahan 898 hektare, tapi tidak terkuasai seluruhnya. Karena yang tergarap hanya 502,9 hektare.

"Lahan yang kita kuasai setelah take over dari PT Erind ke PT SPS seluas 502,9 tahun 2006. Jual beli dengan Pak Irwan," katanya.

Ia mengakui total lahan yang dimiliki sekarang 613 hektare karena ada masyarakat yang menjual lahan kepada SPS.

Syaiful juga menyesalkan pernyataan masyarakat di media yang mengatakan bahwa perusahaan menguasai lahan hingga ribuan hektar.

Mengenai izin, SPS telah mengurus izin tahun 2014 lalu dan izinnya sudah keluar, baik izin usaha perkebunan, izin lokasi dan izin pertimbangan teknis.

Mengenai ketidakhadirannya dalam dua kali hearing di DPRD Syaiful menjelaskan bahwa pada hearing pertama ia baru mendapat informasi Senin pagi saat dilakukan hearing. Kemudian pada hearing ia mengku tak mendapat undangan. Ia berjanji datang pada hearing ketiga  Senin 2 Oktober nanti.