Syahrial Abdi
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menginginkan proses remediasi lahan terkontaminasi minyak bumi PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) dapat tercapai sesuai metode namun dengan biaya murah.
Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Syahrial Abdi kepada CAKAPLAH.COM, Sabtu (9/12/2017).
"Pada prinsipnya kita sama dengan pemerintah pusat, agar pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup," kata Syahrial.
Mengenai cara pemulihan tanah yang terkontaminasi minyak, sebut Syahrial, ada banyak metode yang digunakan. Baik itu bioremediasi maupun menggunakan teknologi lainnya.
"Bagi kita yang penting bagaimana mengembalikan tanah seperti semula itu tercapai. Tapi kalau bisa biaya pemulihannya harus murah," cakap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau ini.
Kenapa Pemprov Riau menginginkan biaya yang murah, lanjut Syahrial, sebab pemulihan itu merupakan komponen yang di-costrecovery-kan
"Nah ketika biaya cost recovery dalam perusahaan minyak dan gas (Migas) di Riau menjadi besar, maka secara tidak langsung akan merugikan pendapatan daerah," paparnya.
"Intinya kita tetap ingin tujuan pemulihan tanah yang terkontaminasi minyak tercapai, tapi dengan biaya yang murah," sambung mantan Penjabat Bupati Kampar ini.
Ditanya target penyelesaian pemulihan tanah terkontaminasi minyak Chevron, Syahrial Abdi mengatakan kalau Chevron sudah menentukan schedule-nya sesuai arahan KLHK dan SKK Migas. Diharapkan Chevron dapat memenuhi schedule tersebut.
"Tapi disatu sisi kita juga mendorong agar Chevron melakukan peningkatan produksi minyak sesuai target nasional 8.030 ribu barel per hari. Jadi kalau bisa proses pemulihan tidak menggangu produksi, dan pemulihan dapat diselesaikan secara paralel. Karena siapa yang tak ingin pengelolaan lingkungan lebih baik," pungkasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Lingkungan, Riau |