PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dalam kunjungan ke beberapa desa di Kuansing dan Inhu untuk melakukan reses, Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau Supriati mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu kalau 2018 nanti akan diselenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau.

Supriati menilai kondisi ini cukup memperihatinkan. Apalagi waktu pemilihan yang semakin dekat. Sehingga bisa jadi nantinya masyarakat merasa salah pilih dalam menentukan gubernur Riau.

"Tidak hanya masyarakat, bahkan ada perangkat desa yang tidak mengetahui Pilgub 2018 mendatang," kata Supriati, Senin (25/12/2017).

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu menjelaskan, hendaknya sosialisasi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umun (KPU) Riau bisa menyentuh hingga ke daerah-daerah. Jadi tidak hanya terfokus di perkotaan saja.

"KPU Riau harus berkoordinasi secara intensif dengan KPU kabupaten supaya sosialisasi bisa merata," ujarnya.

"Sebagai bagian dari reses saya, saya juga membantu sosialisasikan Pemilu 2018. Ada sekitar 20 titik yang saya temui tidak tahu soal adanya Pilkada Riau tersebut," kata Supriati.

Karena sosialisasi juga memerlukan anggaran, Supriati juga meminta Pemprov untuk mempercepat pengeluaran anggaran Pemilu. Sehingga KPU Riau bisa dengan segera melaksanakan tugasnya.

"Di beberapa daerah di Kuansing ada yang saya lihat sudah ada sosialisasi, namun hanya di sekolah-sekolah untuk pemilih pemula. Saya minta sosialisasi bisa terus dilanjutkan dan diperluas. Kalau tidak, nanti tingkat partisipasi pemilih akan rendah," sebut Supriati.

Selain mensosialisasikan Pemilu, dalam agenda reses Supriati juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat serta menyampaikan Perda di Riau. Termasuk juga kegiatan yang sudah disahkan dalam APBD Riau 2018.

Menurut Supriati, ada beberapa kegiatan pembangunan yang sudah disahkan DPRD Riau dalam APBD Riau 2018. Termasuk juga mengenai anggaran dana desa sebesar Rp 100 juta yang dialokasikan oleh Pemprov Riau.

Ia juga mengingatkan agar dana desa tersebut digunakan dengan baik untuk desa.