PEKANBARU (CAKAPLAH) - Langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menekan penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat dan mengganti dengan penggunaan jaringan gas (Jargas) rumah tangga sudah mulai dilakukan di beberapa Kecamatan di Pekanbaru. Bahkan, setelah Kecamatan Lima Puluh, tahun 2018 ini dua Kecamatan segera menyusul diantaranya Pekanbaru Kota dan Sail.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi belum lama ini bahkan mendatangi Kantor Migas di Jakarta bersama beberapa pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru. Kedatangan Ayat ini tak lain untuk meminta penambahan jumlah kuota jaringan pipa gas rumah tangga. Direncanakan, penambahan jumlah gas rumah tangga ini akan dilakukan untuk di tiga Kecamatan setelah Kecamatan Sail, Lima Puluh dan Pekanbaru Kota.

"Penambahan akan dilakukan di tahun 2019 mendatang. Di tahun 2019 akan diprioritaskan lagi di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Marpoyan Damai," kata Ayat.

Untuk tahap bantuan tahun 2019 tersebut itu, usulannya masuk di tahun 2018. Bahkan, untuk jaringan gas rumah tangga tahap ketiga ini, Pemko Pekanbaru akan merencanakan lebih matang. "Semoga bantuan ini nantinya segera terwujud dengan baik untuk masyarakat ditiga kecamatan," ujarnya.

Dengan beroperasinya gas kota nantinya maka akan mengurangi pemakaian elpiji tabung tiga kilogram. "Keuntungannya pakai gas kota harga lebih murah, keberlangsungan suplai dan keselamatan terjamin," imbuhnya.

Ayat menyebut, keberhasilan masuknya jaringan gas rumah tangga ke masyarakat tidak lepas dari adanya peran serta dan dukungan masyarakat sehingga pembangunan city gas berjalan tanpa kendala.

"Seperti ketika pemasangan pipa gas dan instalasi harus dikawal oleh SKPD terkait sehingga tidak ada kendala. Untuk itu, ini perlu dukungan semua pihak dan saya berharap Pekanbaru bisa mencontoh Pemda Prabumulih yang telah sukses menjalankan program ini," ungkapnya.

Kota Prabumulih, dikatakan Ayat menjadi kota percontohan dimana pemerintah maupun warganya sangat kooperatif dan mendukung program Jaringan Nasional (Jargas). Kedua faktor itu menjadi kunci penting keberhasilan program jargas yang bisa ditiru kota/kabupaten lain di Indonesia.

"Di Prabumulih sekarang sudah 32.000 Sambungan Rumah tangga (SR) jaringan City Gas. Jumlah ini merupakan yang terbesar di Indonesia dan pilot project city gas nasional," kata Ayat menambahkan.

Keberhasilan yang dilakukan Pemda Prabumulih tidak lepas dari adanya peran serta dan dukungan masyarakat sehingga pembangunan city gas berjalan tanpa kendala. "Seperti ketika pemasangan pipa gas dan instalasi harus dikawal oleh SKPD terkait sehingga tidak ada kendala. Untuk itu, ini perlu dukungan semua pihak dan saya berharap Pekanbaru bisa mencontoh Pemda Prabumulih," pintanya.

Disisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan program Jaringan Gas rumah tangga ini adalah sebuah bentuk terobosan menuju smartcity melalui perwujudan smart energy dan smart ekonomi.

"Upaya ini mendapatkan momentum tatkala Pemerintah melalui kemeterian ESDM memprogramkan citygas di beberapa kota diseluruh Indonesia. Untuk Kota Pekanbaru telah dilakukan tahapan pembangunan city gas dimaksud sejak tahun 2015," kata Ingot.

Pekanbaru Sukses Terapkan Program Gas Rumah Tangga

Ia menyebut, pada pertengahan tahun 2016 lalu sudah dilaksanakan "Gas In" yang dilakukan langsung oleh Walikota Pekanbaru di Kecamatan Limapuluh. Dimana pada tahun tersebut telah dilakukan pemasangan sebanyak 3713 sambungan rumah tangga.

"Pada tahun 2017 dilanjutkan dengan kecamatan Sail dan sebagian Pekanbaru Kota sebanyak lebih dari 3000 sambungan lagi. Untuk selanjutnya Pemko Pekanbaru telah mengusulkan 10.000 sambungan lagi untuk Kecamatan Sukajadi, Marpoyan Damai, dan Kecamatan Bukit Raya," imbuhnya.

Dalam operasionalnya, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pertagas Niaga telah menunjuk PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) sebagai Operator melalui mana masyarakat pelanggan dapat berinteraksi tentang penmanfaatan city gas.

"Diharapkan melalui citygas ini masyarakat bisa mengakses energi dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih cerdas. Disamping itu, dengan kapasitas yang besar, maka citygas juga diharapkan akan mendorong tumbuh kembangnya Industri Rumah Tangga," ujarnya.

Sementara itu, Heri salah satu warga di Kecamatan Sail sangat menyambut baik langkah Pemko Pekanbaru yang menerapkan program City Gas bagi rumah tangga ditengah susahnya mendapatkan gas elpiji. "Jika masyarakat di Kecamatan lain masih mengantri gas elpiji, kami sudah ada jargas rumah tangga. Tinggal bagaimana kita menikmati dan menjaga jargas ini," katanya.

Tidak hanya Heri, Daryanti juga mengapreasi langkah Pemko Pekanbaru yang telah menyalurkan Jargas kepada masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota. "Alhamdullilah, dengan adanya jargas kami lebih mudah saat memasak. Tidak lagi harus susah payah mencari gas elpiji karena dirumah sudah ada jaringan gas rumah tangga," bebernya.

Sebelumnya, Manager City Gas PT Pertagas Niaga Virani Yusita Sari saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah pernah melakukan rapat koordinasi dengan pihak hulu gas yakni PT Energi Mega Persada Bentu selaku suplayer serta Pertamina.

"Nantinya gas kota sudah bisa langsung mengalir ke rumah tangga yang sudah dipasangi jaringan pipa selama ini," kata Virani.

Nantinya, Pemko Pekanbaru akan mempercayakan pengelolaan City Gas (Gas Kota) ke Perusahaan Daerah Kota Pekanbaru. "Pemerintah Kota Pekanbaru mempercayakan pengelolaan bisnis gas kota (city gas) di Kecamatan Limapuluh kepada anak Perusahaan Daerah Pembangunan," ujar Ingot.

Ditambahkan mantan Kabag Humas Pemko Pekanbaru, pemberian kepercayaan ini sudah sesuai aturan dan atas sumbang saran dari Pertagas Niaga yang kini membangun sambungan jaringan. "Untuk penyerahan sudah dikaji sejauh mana kesiapan Perusahaan Daerah," imbuhnya.

Menurut Ingot anak perusahaan Perusahaan Daerah yang akan mengelola bisnis ini diharapkan mampu menekan biaya subsidi dan hindari penambahan modal. "Dalam kondisi keuangan yang saat ini krisis, Pemko tidak ingin kedepan gas kota ini beroperasi tetapi menambah beban pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," pungkasnya. (ADVERTORIAL)