Rabu, 20 Februari 2019

Breaking News

  • Insiden Perusakan Baliho Demokrat, AHY Susul SBY ke Riau   ●   
  • Plt Gubri: Hari Pahlawan Momentum Menebar Rasa Cinta Tanah Air   ●   
  • Hari Ini Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan   ●   
  • Walikota Terbitkan SE Moratorium PNS Pindah Masuk ke Pemko Pekanbaru   ●   
  • Waspadai HIV/AIDS dan LGBT, Disdik Minta Guru dan Orang Tua Awasi Anak Didik   ●   
  • Selundupkan Sabu-sabu dari Malaysia, Warga Asal Aceh Diciduk KPPBC Dumai   ●   
  • Tak Bayar Pajak, Bapenda Segel Tiang Reklame di Pekanbaru   ●   
  • Pemkab Bengkalis Galang Dana Rp263 Juta untuk Korban Bencana di Sulteng   ●   
  • PAN Riau Sayangkan DPRD Kuansing Lambat Memproses PAW Andi Nurbay   ●   
  • BPBD Riau Kirim Kantong Mayat dan Bantuan Logistik ke Daerah Siaga Darurat Banjir
Muhibbah
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


KLHK Kaget, Pemprov Riau dan Pansus Ajukan 497 Ribu Ha untuk Diputihkan
Kamis, 08 Juni 2017 17:07 WIB
KLHK Kaget, Pemprov Riau dan Pansus Ajukan 497 Ribu Ha untuk Diputihkan
Foto: Mongabay
JAKARTA (CAKAPLAH) - Pengesahan Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, hingga saat ini masih 'tertahan' pada pembahasan di tingkat Provinsi.


Atas arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantu untuk mendorong agar Perda RTRW Riau dapat segera disahkan DPRD Riau mengikuti SK yang telah dikeluarkan Menteri. Pembahasan lanjutan nantinya dilakukan bersama Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Substansi dari RTRW Riau sendiri sebenarnya telah diselesaikan sejak lama melalui SK Menteri nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014. Perihal SK perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.638.249 ha. Menyusul SK kawasan hutan di seluruh wilayah Provinsi Riau setelah perubahan tersebut di atas, dengan nomor SK 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014.

Dengan SK ini seharusnya sudah tidak ada masalah RTRW lagi di pihak KLHK. Namun Perda RTRW Riau tetap tak kunjung disahkan oleh DPRD Riau, karena melalui Pansus lahan masih ada pengajuan penambahan yang tidak serta merta bisa diakomodir kementerian.

Atas pertimbangan khusus Menteri LHK demi kepentingan masyarakat, setelah proses verifikasi, keluar kembali SK nomor 314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 jo 393/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016, dan SK nomor 903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 yang menetapkan kawasan hutan di seluruh wilayah Provinsi Riau, sudah termasuk perubahan yang 65.125 ha.

Namun pasca Rapat Kabinet Terbatas (Rataskab) awal Mei lalu, Pemprov Riau bersama Pansus lahan DPRD Riau, lagi-lagi mengajukan tambahan lahan baru agar statusnya dikeluarkan dari kawasan hutan. Kali ini luasnya mencapai 497 ribu ha lebih.

"Terus terang kami kaget sekali. Angka itu sangat luas dan mereka (Pemprov dan Pansus DPRD) sangat mendesak agar dilakukan konsinyering (kumpul bersama di suatu tempat). Kami tidak bisa melakukan itu," tegas Plt Dirjen Planologi KLHK, Yuyu Rahayu, di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Hal yang sangat disayangkan lagi, pejabat dari Provinsi Riau sudah menyampaikan informasi ke publik, bahwa akan ada pembahasan pemutihan lahan bersama KLHK pasca Rataskab bersama Presiden. Penambahan angka 497 ribu ha, berpotensi besar disalahartikan publik sebagai kebijakan Kementerian, padahal justru datang dari usulan Pemprov Riau dan Pansus Lahan DPRD Riau.

Menteri LHK kata Yuyu, sangat tegas mengarahkan bahwa prioritas utama pelepasan kawasan hutan di Riau adalah untuk kepentingan rakyat, dan semua prosesnya harus melalui mekanisme UU, tanpa ada kompromi.

Secara parsial tahun 2016, KLHK telah melepaskan kawasan prioritas utama untuk kepentingan rakyat, meliputi fasilitas umum dan fasilitas khusus, seperti rumah sakit, pemukiman penduduk, perkantoran pemerintah, rumah sekolah, dan lainnya.

"Luasnya ketika dihitung hanya 65.125 ribu ha dari 70 ribu yang Menteri LHK tawarkan. Artinya, dari 70 ribu yang ditawarkan saja tidak habis saat itu, jadi darimana sekarang angka 497 ribu ha ini datangnya? lahan punya siapa saja sebenarnya? Kami tidak akan bermain-main dengan angka ini, harus ada proses verifikasi secara detail dan transparan," tegas Yuyu.

Yuyu juga menceritakan, ia bersama Sekdaprov Riau sempat menggelar rapat membahas usulan angka 497 ribu ha. Saat itu pihak Pemprov Riau, sudah langsung menggiring pembahasan pada proses mekanisme 'pelepasan atau pemutihan' dan tetap meminta agar ada konsinyering.

Lalu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sekitar pukul 20.15 WIB, Senin (5/5/2017), rombongan dari Pemprov Riau yang langsung dipimpin Gubernur Riau, Sekdaprov, Bappeda, dan Pansus Lahan DPRD Riau, datang ke Manggala Wanabhakti. Kembali mereka mempertanyakan hambatan dari usulan 497 ribu ha.

"Saya sendiri kaget, sampai Gubernur dan Pansus lahan yang datang, ini kok sepertinya mendesak sekali dengan usulan baru tersebut. Lalu Pak Sekda mengatakan, mereka meminta bagian mana yang 'Ya atau Tidak' dari pengajuan 497 ribu ha. Saya tegaskan pada Pak Sekda, justru kami tidak bisa digiring ke arah sana. Saya juga sudah menegur pernyataan ke publik perihal pemutihan, karena tidak mungkin ada pemutihan," tegas Yuyu.

Prioritas Menteri LHK saat ini kata Yuyu, adalah menjaga kawasan hutan di Riau, demi keseimbangan lingkungan. Karena itu tidak akan ada ruang negosiasi melepaskan kawasan hutan hanya dari pengajuan sepihak, tanpa ada proses verifikasi.

Seharusnya dengan SK Menteri sebelumnya, proses Perda RTRW sudah bisa diselesaikan sejak lama. Namun jikapun proses Perda itu ternyata masih terganjal karena ada pengajuan-pengajuan baru, maka KLHK tetap memprioritaskan kepentingan rakyat meski tanpa melalui mekanisme RTRW, yakni melalui reformasi agraria. Dimana rakyat nantinya akan mendapatkan hak pengelolaan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Atas permintaan 497 ribu ha lahan ini, Yuyu sudah meminta Gubernur Riau untuk segera mengirimkan surat kepada Menteri LHK. Sementara itu pihaknya juga akan menyiapkan surat kepada pihak Pemprov Riau, perihal tahapan-tahapan pengajuan sesuai prosedur UU.

"Kami akan tunggu surat dari Gubernur Riau perihal penambahan 497 ribu ha. Tentu kami akan sangat berhati-hati sekali, karena kalau untuk Fasum dan Fasom yang sudah jelas untuk rakyat saja, setelah kami hitung tidak akan sampai 100 ribu ha, dan sudah dilepaskan 65 ribu ha lebih tahun 2016," kata Yuyu.

Untuk itu juga dalam waktu dekat, atas arahan Menteri LHK Dr.Siti Nurbaya Bakar, Dirjen Planologi KLHK akan melakukan pemanggilan ke seluruh Pemkab dan Pemko di Riau, guna membahas detail pengajuan penambahan baru yang dilakukan Pemprov Riau bersama Pansus Lahan DPRD.

"Kami akan panggil satu persatu, dan kita lakukan proses secara sangat transparan. Agar publik juga bisa sama-sama ikut mengawal prosesnya," tegas Yuyu.

Ditambahkan Yuyu, atas arahan Menteri LHK, nantinya pengajuan penambahan pelepasan lahan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemprov Riau. Termasuk perihal tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada KLHK oleh anggota Pansus lahan DPRD Riau.

"Sekarang kita mau tempuh jalan yang benar, dan bukan kompromi busuk. Anggota Pansus DPRD Riau jangan coba-coba mengajak kompromi, apalagi dengan menuduh ada permainan uang dan lainnya di kementerian saat ini. Karena kesalahan-kesalahan yang lalu sedang kita benahi, dan hak-hak rakyat sedang kita lindungi. Hutan Riau harus dijaga dan tidak ada kompromi untuk itu. Jika ada tuduhan, silahkan bawa bukti ke pengadilan, daripada bermain di ruang publik dengan menyampaikan informasi yang dibolak balik dan tidak jujur," jelas Yuyu mengulang kembali pesan Menteri LHK Siti Nurbaya.
Penulis : Ojel/rls
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Riau, Lingkungan, Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?

Berita Terkait
0 Komentar
Berita Pilihan
Selasa, 12 Februari 2019
Warga yang Punya KTP Setelah Penetapan DPT akan Masuk Pemilih Khusus
Selasa, 12 Februari 2019
Polri Apresiasi BEM UIR Ciptakan Pemilu Damai dan Anti Hoax
Senin, 11 Februari 2019
Cemarkan Nama Baik Bupati Bengkalis, Toro Divonis 1 Tahun Penjara
Senin, 11 Februari 2019
Jaringan Listrik Terganggu saat Hujan Deras, Ranting Patah Penyebabnya
Senin, 11 Februari 2019
Salman, Siswa Korban Tertimpa Pagar Sekolah Kini Telah Siuman
Senin, 11 Februari 2019
Polisi Akhirnya Tahan Kades Pedekik, Bengkalis
Senin, 11 Februari 2019
Mendagri Sebut Gubernur Riau Terpilih Dilantik 20 Februari
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 19 Februari 2019
Atlet Binaan RAPP Menuju Impian Meraih Kejurnas Internasional
Selasa, 19 Februari 2019
Bupati Yopi: Layani Rakyat Seperti Melayani Saya
Selasa, 19 Februari 2019
Koordinator BPP Se Inhu Terima SK Penempatan
Selasa, 19 Februari 2019
SK PNS Bidan, Dokter PTT dan Penyuluhan Pertanian Sudah Diteken Bupati Inhu

Serantau lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Tiga Alasan Mengapa Ibu Usai Persalinan Tidak Perlu Menerima Tamu
Rabu, 26 Desember 2018
Optimisme Para Perempuan Bekerja, Berpikir Mampu dan Tidak Membatasi Diri
Kamis, 06 Desember 2018
Usai Dapatkan 10 Bus dari Kemenhub, Ayat Ajak Masyarakat Naik Bus TMP
Rabu, 05 Desember 2018
Bupati Mursini Hadiri Rapurna TMMD TA 2018 di Mabes TNI Cilangkap

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 15 Februari 2019
Peringati HUT Kabupaten Kampar-69, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa
Kamis, 14 Februari 2019
Pokok-pokok Pikiran Dewan Tahun 2019 Diparipurnakan, Ini Isinya
Selasa, 12 Februari 2019
Sebelum Dilantik jadi Gubernur, Syamsuar Pamitan di 14 Kecamatan se Kabupaten Siak
Selasa, 11 Desember 2018
Bupati Bengkalis Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Advertorial lainnya ...
Kamis, 14 Februari 2019
WhatsApp Siapkan Fitur Baru Untuk Mengatur Undangan Grup
Sabtu, 29 Desember 2018
Pembaruan Bikin Jengkel Pengguna, Instagram Minta Maaf
Kamis, 27 Desember 2018
Pentingnya OPD Pemerintah Menggunakan ISP Berizin, Bila Tak Ingin Terkena Pidana
Sabtu, 01 Desember 2018
Telkomsel Solusi Digitalisasi Bisnis dan Digital Security Perum Peruri

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 10 November 2018
Jerawat Tumbuh di Miss V Kamu? Jangan Dipencet, Bahaya!
Selasa, 06 November 2018
Lakukan 3 Hal Ini Agar Ruang Tidur Bebas dari Penyakit
Jumat, 26 Oktober 2018
Jurnalis dan Dokter Rentan Alami Saraf Terjepit
Senin, 01 Oktober 2018
Sering Salah, Begini Cara Penanganan Gigitan Ular yang Tepat

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Minggu, 17 Februari 2019
Mahasiswa UNRI Adakan Pengabdian di Desa Pangkalan Jambi, Bengkalis
Kamis, 14 Februari 2019
Mahasiswa FMIPA UNRI Belajar Industri Ke PT RAPP
Rabu, 30 Januari 2019
Lahirkan Generasi PASTI, PCR Hadirkan Bunda Romi di Seminar Guru BK
Sabtu, 26 Januari 2019
Lulusan UIR Diimbau Selalu Gunakan Ilmu Padi

Kampus lainnya ...
Polling
polling presiden 2019 Siapakah Pasangan Capres dan Cawapres 2019 Pilihan Anda?


ACT
Terpopuler

04

IKLAN IMLEK RAPP
Foto
DPM-PTSP HUT CAKAPLAH
Pentas Lumba-lumba
Rabu, 13 Februari 2019
Menjalin Silaturahmi dengan EVP RAPP
Kamis, 31 Januari 2019
PHE Siak Siap Lakukan Pengeboran Eksplorasi Kotalama
Selasa, 29 Januari 2019
PGN Gagas Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
Senin, 21 Januari 2019
Bantuan Banjir untuk Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu Disalurkan

CSR lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Mulan Jameela Akan Dampingi Dhani Jalani Sidang Kedua
Sabtu, 05 Januari 2019
Promo Produk Pelangsing, Kim Kardashian Malah Diserang Fans
Minggu, 09 Desember 2018
Audi Marissa Batasi Endorse
Sabtu, 08 Desember 2018
Vanessa Ponce de Leon Jadi Juara Miss World 2018

Selebriti lainnya ...
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini
Jumat, 23 November 2018
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Riau Kompleks Berlangsung Semarak
Selasa, 06 November 2018
Keindahan Islam Menginspirasi Desainer Jepang Rancang Hijab
Jumat, 21 September 2018
Ustaz, Kyai: Sebutan di Persia, Pakistan, dan Indonesia

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www