SELATPANJANG (CAKAPLAH) - Keberadaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya lagi diharapkan masyarakat banyak, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah konsesinya di Pulau Padang.

Berhentinya operasi perusahaan HTI di Pulau Padang itu juga berdampak tidak baik bagi masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut.

Sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tampaknya belum siap untuk menghadapi bertambahnya pengangguran di daerah itu.

Kepala Desa Tanjung Padang, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Abu Sufian mengatakan tidak beroperasinya perusahaan HTI di Pulau Padang mengakibatkan sejumlah warganya menjadi TKI di Malaysia.

"Dahulu mereka bekerja sebagai tukang panen dan tukang tanam di perusahaan RAPP. Namun setelah setahun perusahaan itu tidak beroperasi, banyak yang menjadi TKI Ilegal," ujar Abu Sufian, Senin (9/10/2017).

Sementara warga lainnya yang dulunya bekerja di perusahaan tersebut masih menganggur sambil menunggu kepastian beroperasinya kembali perusahaan tersebut. "Banyak di antara mereka masih berharap perusahaan itu kembali beroperasi lagi," ujar Abu.

Abu menjelaskan, selain berdampak langsung kepada perekonomian masyarakat, terhentinya operasional perusahaan tersebut juga berdampak pada pembangunan desa.

Abu Sufian tidak menampik, sebelum dihentikannya operasional perusahaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), desanya selalu mendapatkan program pembangunan dan program lainnya melalui Coorporate Social Responbility (CSR) dan Community Development (CD).

Hal senada juga diungkapkan oleh desa lainnya yang berada di sekitar wilayah konsesi perusahaan. Plt Kades Lukit, Kecamatan Merbau, Mulyadi mengatakan, sejak berhentinya operasional perusahaan tersebut, desanya tidak lagi menerima program CSR.

Saat ini desanya hanya mendapatkan program perusahaan berupa Community Development (CD). "Kita akui, memang banyak manfaat bagi desa dan warga sekitar dengan adanya perusahaan di sini. Terlebih saat ini di Meranti tidak banyak perusahaan besar yang beroperasi," ujarnya.

Koordinator Regional Program CD PT. RAPP, Mahmud Hasyim mengharapkan agar PT RAPP bisa kembali beroperasi dan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja.

"Kita tetap berharap PT RAPP bisa beroperasi dan eksis kembali agar ratusan karyawan dan petani yang terserap di lapangan bisa kembali bekerja yang sebelumnya terpaksa kita rumahkan," kata Koordinator Regional Program CD PT. RAPP, Mahmud Hasyim.

Kabid Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Meranti, Syarifuddin Y Kai mengungkapkan, dari data 2015 lalu, jumlah pengangguran di Meranti paling tinggi di Riau dengan angka 11,7 persen. "Sementara jumlah tenaga kerja kita hanya 3.141," ujar Syarifuddin.

Menurut Syarifuddin, minimnya jumlah tenaga kerja di Meranti disebabkan minimnya perusahaan yang beroperasi. "Perusahaan yang beroperasi di Meranti hanya 153. Namun hanya sedikit perusahaan besar yang beroperasi di Meranti. Mayoritas, perusahaannya hanya berbentuk pabrik sagu skala kecil dan dapur arang," ujarnya.

Sementara, pihaknya belum bisa melakukan upaya konkret untuk menekan angka pengangguran di Meranti. Ia mengakui, berhentinya perusahaan HTI di Pulau Padang akan menambah angka pengangguran di Meranti.

Saat ini kata Syarifuddin, jumlah anak tempatan yang bekerja di PT RAPP sekitar 117 orang. "Itu belum termasuk pekerja-pekerja lepas yang bekerja secara musiman disana. Mungkin ada seribuan warga yang akan kehilangan tumpuan hidup," ujarnya.