Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) – Revisi Perda Pajak Daerah terkait pajak Pertalite masih diproses di DPRD Riau. Akan ada satu atau dua pasal yang akan diubah dari Perda tersebut mengenai redaksional besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman atau akrab disapa Dedet menyebutkan bahwa harga BBM memang banyak dan sering dipolitisasi. Termasuk di Riau yang saat ini berada dalam masa pemilihan gubernur Riau. Harga BBM, khususnya Pertalite, pun kerap juga digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan tertentu.
“Saya tahu isu BBM banyak dipakai oleh calon untuk mendiskreditkan calon lain. Namun sebenarnya isu tersebut tidaklah tepat,” kata Dedet pada Sabtu (3/3/2018).
Dijelaskan Dedet bahwa penetapan harga BBM melibatkan banyak pihak. Pertama, harga BBM di daerah ditepapkan oleh Perda melalui rapat paripurna. Seorang gubernur hanya melaksanakan Perda yang dibuat tersebut. Justru jika tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sesuai Perda maka akan diinterpelasi atau angket oleh DPRD.
Harga dasar BBM juga ditentukan oleh Pertamina berdasarkan harga minyak dunia dan operasional lainnya. “Ini bukan kewenangan pusat semata, ada faktor yang dibuat oleh Pertamina,” sebut politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu, kenaikan harga BBM ini hanya sedikit yang diterima oleh Pemprov. Sebagian besar merupakan hak pemerintah kabupaten/kota. “Jadi kepentingan Pemprov di harga BBM tersebut sangat sedikit,” sebut Dedet.
“BBM non subsidi juga merupakan minyak untuk orang berada. Mestinya pihak-pihak yang mendorong penurunan harga BBM ini lebih mendesak kepada keberadaan Premium yang bersubsidi saat ini. Kemana Premium ini selama ini sehingga sulit didapatkan masyarakat?” ujar Dedet.
Politisi yang juga ahli menerbangkan pesawat ini menekankan yang harus diawasi adalah perusahaan dan industri di Riau. Karena menurutnya banyak kendaraan operasional yang banyak menggunakan BBM bersubsidi. “Harusnya calon harus mengejar komitmen perusahaan untuk patuh kepada aturan yang sudah ada,” tutupnya.
Penulis | : | Abdul Latif |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Politik, Pemerintahan, Riau |