ROHIL (CAKAPLAH) - Plt Bupati Rokan Hilir Jamiludin mengukuhkan 18 Pejabat Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) bidang Pendidikan se Kabupatrn Rohil, Jumat (23/3/2018) di Aula Kantor Dinas Pendidikan Batu Enam, Bagansiapiapi.

Tampak hadir dalam acara tersebut para kepala sekolah, Camat, Kepala Satpol PP, BPSDM dan beberapa organisasi perangkat daerah.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir H. Wan Rusli Syarif. S.sos menyampaikan bahwa, kegiatan pengukuhan Pejabat Korwilcam Bidang Pendidikan ini didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014, dilanjutkan dengan PP Nomor 18 Tahun 2016.

Selain itu, sesuai dengan permendagri nomor 12 tahun 2017 serta surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 061 tertanggal 4 Desember 2017 yang antara lain menyebutkan bahwa UPTD Pendidikan sudah tidak digunakan lagi.

Atas dasar tersebut, lanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil menindaklanjutinya dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 73 Tahun 2017 serta penetapan pejabatnya yang dipertegas dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 166 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan se Kabupaten Rokan Hilir.

“Sejak diberlakukannya Surat Edaran tersebut tidak ada lagi UPT Pendidikan tapi berubah menjadi koordinator wilayah kecamatan, dan pada jabatan ini Pejabatnya tidak mendapat eselon," ujar Wan Rusli Syarif.

Rusli Syarif juga menyebutkan, pihaknya akan terus memantau pejabat yang telah ditempatkan ini, bagaimana kinerjanya ke depannya pihaknya akan mengevaluasinya.

Sementara itu, Plt  Bupati Rokan Hilir Jamiludin menyampaikan harapannya bahwa, dengan adanya perubahan nomenklatur di tubuh dunia pendidikan saat ini, agar semua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayan termasuk yang baru saja dilantik dapat berinovasi dan termotivasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan sehingga program yang sudah dibuat  dapat dijalankan dengan baik.

Apalagi unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pejabat yang memiliki peran strategis terkait dengan pembentukan dan penyiapan sumberdaya generasi bangsa dimasa yang akan datang.

Selain itu, Plt. Bupati Rohil juga menyinggung berbagai isu terkait dengan kebijakan  terhadap kesejahteraan guru dan keberlangsungan Pegawai Honorer yang ada. "Pemkab Rohil akan tetap memprioritaskan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kebutuhan para guru dan para medis (tenaga kesehatan) termasuk juga akan tetap memberdayakan tenaga honorer yang ada dengan kovensasi yang telah ditetapkan sebelumnya," katanya.

Meskipun anggaran dan keuangan Daerah saat ini berada pada kondisi yang kurang mengembirakan namun sebagaimana yang pernah ditegaskan Bupati Rohil, guru dan paramedis serta perangkat kepenghuluan akan tetap menjadi perhatian prioritas pemerintah.

Kepada para guru, tenaga kesehatan dan perangkat kepenghuluan, Plt. Bupati Rokan Hilir juga mengingatkan, bahwa pada pesta demokrasi Pilkada Gubernur yang tahapannya sedang berlangsung saat ini, baik ASN maupun tenaga honorer untuk tidak terlibat pada politik praktis, apalagi saat ini tingkat pengawasan pada setiap proses dan tahapan sangat ketat.

"Jangan sampai kecerobohannya, akan menjadi batu sandungan terhadap kesempatan dan perjalanan karir dari ASN itu sendiri," pungkas Jamiludin.