Jakarta (CAKAPLAH) -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak ambil pusing dengan niat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memboyong menteri hingga kepala daerah dalam kampanye terbuka pada 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang.

Wakil Ketua BPN Eddy Soeparno mengatakan BPN tak khawatir dengan langkah kubu seberang. Hanya saja, ia meminta kepala daerah dan menteri terkait untuk mematuhi ketentuan terkait. Utamanya, pasal 302 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang mengharuskan menteri cuti jika melakukan kampanye.

"Saya kira tidak ada masalah, hanya saja ada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi seperti cuti jika dilakukan di hari kerja. Kami sudah paham kondisi itu dan kami tak ada kekhawatiran," jelas Eddy ditemui di Kediaman Prabowo, Sabtu (23/3/2019).

Eddy berkata BPN justru optimistis lantaran mengklaim sudah berhasil mengambil hati 'wong cilik'. Kini, tugas Prabowo dan Sandiaga hanya tinggal melakukan lawatan sehingga pilihan pemimpin presiden tersebut tak goyah dengan mudah.

"Saya kira kami punya angin berembus dari belakang untuk mendorong calon kami. Selama tiga minggu ke depan, kami harap hasilnya akan optimistis," jelas pria yang juga duduk sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Setali tiga uang, Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso tidak mempersoalkan langkah kubu Jokowi-Ma'ruf selama tidak melanggar aturan yang berlaku.

Priyo juga mengklaim ada banyak kepala daerah yang mendukung Prabowo-Sandi. Namun BPN tidak akan menggunakan strategi serupa. BPN meminta kepala daerah untuk fokus melayani wilayahnya saja.

"Banyak Gubernur dan Wali Kota yang menginduk kepada kami, tetapi kami tidak memerintahkan mereka untuk ambil bagian kampanye secara terbuka. Kalau kubu sebelah mengerahkan semuanya ya tidak masalah. Tapi kami sangat menyayangkan ada mobilisasi kepala daerah tertentu," jelas dia.

Sebelumnya, TKN mengatakan bahwa beberapa menteri dan kepala daerah siap menjadi juru kampanye nasional bagi pasangan nomor urut 01.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan beberapa menteri yang akan mengikuti kampanye terbuka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Lalu ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Rencananya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga akan ikut ambil bagian.

Tak hanya menteri, ia juga memastikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan kader partai koalisi untuk membantu kampanye Jokowi-Ma'ruf. Selain itu, beberapa kepala daerah yang mendukung Jokowi namun bukan kader partai koalisi juga akan diajak berkampanye.

Dalam hal ini, Hasto menyebut Wali Kota Cirebon sekaligus kader Partai Demokrat Nasrudin Azis dan Gubernur Maluku Utara yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Gani Kasuba. 

"Tapi kami ingatkan mereka untuk tidak menggunakan fasilitas negaradan tetap mengikuti kebijakan yang berlaku," ujar Hasto.