BANGKINANG (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten Kampar mulai menyusun dan membahas draft Rancangan  Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar tahun 2018-2038.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri kepada wartawan, Rabu (30/5/2018) mengatakan, rapat penyusunan dan pembahasan  draf RTRW Kabupaten Kampar ini digelar di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Senin (28/5/2018).

Rapat ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setdakab Kampar Azwan, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Kampar  M. Fadli Mukhtar,  Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Safri, Kasubbid Infrastruktur dan Pertanahan Zaki Helmi. Turut hadir kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Kabid dan Kasubbid dilingkup Bappeda Kabupaten Kampar.

Yusri menyebutkan, Perda RTRW ini sangat strategis karena akan menjadi salah satu acuan dalam membangun Kabupaten  Kampar 20 tahuh kedepan. Untuk itu ia minta agar pembahasan draf ranperda ini didudukkan betul dan dibahas secara cermat dan teliti. “Kalau perlu bentuk tim pembahasan ranperda RTRW,” ujarnya.

Diingatkan Sekda bahwa pembahasan draf ranperda ini harus bersama-sama karena dengan bersama hasilnya akan maksimal. “Kita berpikir bersama-sama, kalau kita tidak ingat ada yang lain mengingatkan, itu kelebihannya kalau kita bersama-sama,” ujarnya.

Untuk kesempuranaan dalam pembahasan ranperda ini  maka  harus melibatkan seluruh stakeholder. “Kalau bisa kita libatkan, hadirkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup karena banyak wilayah kita yang statusnya perkebunan,” ujarnya.

Disampaikan Sekda bahwa apa yang dibahas saat ini, hasilnya bukan untuk hari ini tapi adalah untuk generasi ke depan untuk anak cucu. “Mungkin tidak semua kita yang ada di sini akan menikmati hasil perda ini, tapi anak cucu kita yang akan menikmatinya nanti,” ujar Yusri.   

Makanya Perda ini harus segera dipatenkan untuk produk  hukum sampai tahun 2038. “Kalaupun nanti ada review itu urusan nanti dan ada keputusan menteri nantinya, yang jelas kita segerakan pembahasan ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu menurut Yusri perlu ada tim percepatan pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten Kampar. Tim ini membahas item per item draf rancangan perda ini.

“Undang biro hukum provinsi, libatkan instansi vertikal, libatkan seluruh unsur sehingga hasilnya maksimal. Kita membicarakan Kabupaten Kampar kedepan,” ujarnya.

Diingatkan Yusri bahwa dalam berkerja (pembahasan ini) harus ada target dan schedule. “Tanggal segini bahas ini, hari ini bahas ini, harus jelas dan terukur. Kita harus berpikir secara sistemastis. Kita ingin hasilnya sempurna dan itu bisa dicapai  dengan kebersamaan,” ujarnya.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kampar Azwan mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RTRW  untuk membuat matrik rencana aksi sehingga kerja terukur. Ranperda ini juga harus dilengkapi dengan lampiran seperti RPJMD sehingga semua terpayungi oleh RTRW nantinya.

Untuk diketahui, Ranperda RTRW Provinsi Riau telah disahkan dan ditandatangani Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini.