PEKANBARU (CAKAPLAH) - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mengeluhkan belum cairnya Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP) yang penghitungannya menggunakan single salary system selama dua bulan.

"Masuk Agustus besok sudah dua bulan TPP belum cair. Seharusnya bulan Juni kan dibayar awal Juli, karena sistem TTP ini kan kerja dulu baru dibayar," kata seorang pegawai Pemprov Riau, Adi kepada CAKAPLAH.com, Senin (30/7/2018).

Berdasarkan informasi yang didapatnya, belum dibayarnya TTP pegawai lantaran tidak tersedianya anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau.

"Informasinya katanya karena tak ada uang, makanya TTP belum dicairkan BPKAD. Isunya seperti itu, tapi kita tak tahu juga mungkin ada persoalan lain," cakapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Riau Syahrial Abdi saat dikonfirmasi terkait itu dengan tegas menyatakan, kalau anggaran untuk pembayaran single salary pegawai cukup tersedia.

"Kalau anggaran tersedia dan kita siap untuk membayarkan single salary pegawai. Kalau mau cepat dibayar tentu penuhi pula persyaratannya, bagaimana kami mau bayar kalau syaratnya belum siap," tegasnya.

Mantan Pj Bupati Kampar ini membeberkan, sampai saat ini masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyerahkan persyaratan pencairan single salary.

"Sampai sekarang banyak yang belum mengajukan persyaratan pencairan. Tapi tak perlu kita sebut satu per satu. Untuk single salary ini intinya ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, tambah ikan mujair cepat cair," tegasnya lagi mengistilahkan.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan mengaku sejauh ini masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lambat memberikan laporan kinerja bawahannya melalui e-Sikap ke BKD, sehingga berdampak lambatnya pencairan single salary.

"Mungkin mereka (OPD) tidak siap dalam hal penerapan e-Sikap. Mungkin adminnya tak mengerti atau lambat memberi laporan ke BKD. Sepertinya ada keterlambatan penyelesaian di internal mereka," katanya.

Dalam penerapan single salary, lanjut Ikhwan Ridwan, kepala OPD diharapkan dapat memberikan penilaian secara profesional sesuai kinerja bawahannya.

"Misalnya masih banyak pegawai berkeliaran saat jam kerja, itu penilainya OPD. Jadi kepala OPD bisa menilai kinerja bawahan dan dibuktikan dengan e-Sikap," ungkapnya.

Sesuai dengan penilaian itu, tambah Ikhwan Ridwan, kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) baru bisa mengeluarkan single salarynya.

"Kalau BPKAD uangnya cukup tersedia untuk membayarkan single salary ASN. Intinya makin cepat OPD memberikan laporan makin bagus dan single salarynya pasti cepat cair," tukasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan sebenarnya penilai kinerja ASN melalui e-Sikap bukan hanya tugas kepala OPD. Karena semua ASN memiliki kewajiban melaporkan kinerjanya masing-masing.

Jadi seluruh ASN yang biasanya semua tahu beres, maka di sistem single salary melalui e-Sikap itu ASN melaporkan kerja masing-masing. Apa yang dikerjakan dilaporkan secara by sistem online. Selama ini gaya ASN jadi bos saja, tapi dengan single salary tidak bisa seperti itu," tegasnya.

Penerapan single salary sendiri menurut Ahmad Hijazi, beranjak keinginan Pemprov Riau membenahi kultur birokrasi untuk menuju ASN yang peduli dengan lingkungan dan instansi dan organisasinya.

Untuk itu, lanjut Ahmad Hijazi, ASN memiliki kewajiban mengisi laporan dan ketentuan disiplin di e-Sikap itu adalah kewajiban pribadi masing-masing ASN.

"Selama ini yang kebiasaan menyuruh anak honorer saja. Tapi dalam kerangka e-Sikap tak bisa menyuruh orang lain dan harus dikerjakan sendiri," ujarnya.

"Saya saja habis waktu satu hari satu jam untuk menilai kepala-kepala OPD ini. Saya perlu mencermati apa yang OPD kerjakan baru bisa kita nilai. Kalau kita salah nilai kita jadi zholim. OPD kerja tapi kita bikin nilainya nol, kan zholim kita," sambungnya.

Makanya dalam single salary perlu ada sistem bahwa atasan bisa melihat kerja bawahan. Karena menurutnya sistem tersebut proses pembelajaran, mungkin biasa satu dua tiga bulan tidak cukup untuk merubah kultur, tapi harus dipaksakan untuk biasa.

"Saya sudah tegaskan, bagi OPD yang tidak selesaikan e-Sikap jangan dibayarkan singel salarynya. Kita ini digaji pemerintah, masa buat laporan saja enggan. Ini lah yang harus kita didik agar publik mengetahui, bahwa ASN itu punya tanggung jawab terhadap dirinya, terlebih kepada masyarakat yang dilayani," pungkasnya.