PEKANBARU (CAKAPLAH) - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi atensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau.

Estimasi jumlah pegawai di provinsi adalah terbagi menjadi dua, yaitu untuk pegawai negeri sipil berjumlah 83.000 di Provinsi Riau, dan 108.000 jumlah pegawai honorer di Provinsi Riau.

Hal ini membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sasaran utama dalam proses mencari dukungan calon bagi kepala daerah yang berkontestasi dalam kepemiluan.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Tahun 2024 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau, Kamis (3/2/2023).

“Kurang lebih ada 25 kasus pelanggaran netralitas ASN yang terlibat dalam ketidaknetralan serta diperiksa oleh Bawaslu pada tahun 2018 lalu. Ini merupakan catatan untuk perbaikan ke depannya,” jelas Sekda.

Sekda juga mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah dijelaskan bahwa ASN dalam pelaksanaan Pemilu diiingatkan untuk tidak memihak kepada kepentingan siapapun, dan hal itu sudah diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut.

“Apalagi ASN menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 mendatang, sehingga harus disusun langkah-langkah tegas untuk antisipasi pelanggaran terhadap netralitas ASN,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal mengatakan, kurang lebih diperkirakan pelaksanaan Pemilu tinggal 340 hari lagi menuju hari H. Ia menghimbau kepada jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan kerja-kerja pengawasan dan menindak segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses pengawasan di lapangan.

“Hal ini penting tentunya kita laksanakan agar tercapainya kerja pengawasan, mengupayakan pencegahan dan mengoptimalkan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di tengah rentetan tahapan Pemilu yang beririsan,” tegasnya.