PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wacana pemilu sistem Proporsional Tertutup menjadi dilema bagi kandidat. Sebab, jika ini diterapkan maka hak atau aspirasi masyarakat untuk menentukan pilihan mereka tidak tersalurkan.

Sistem proporsional tertutup adalah satu macam dari sistem perwakilan berimbang dimana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat.

"Kalau kita, tidak setuju profesional tertutup. Aspirasi masyarakat tidak sampai," kata Politisi Partai Demokrat Eddy Mohd A Yatim, Selasa (21/02/2023).

Misalnya, kata Eddy, ketika masyarakat ingin memilih sosok atau figur yang dianggap bagus, masyarakat tidak bisa sepenuhnya menentukan pilihan mereka. Sebab, sistem seperti itu berada di bawah kendali partai politik (Parpol) seutuhnya.

"Misalnya, saya memilih sosok ini. Karena proporsional tertutup, partai milih orang lain. Artinya tidak sampai aspirasi masyarakat. Itu juga akan merugikan masyarakat. Yang untung partai-partai besar," kata Eddy.

"Saya tahu orang ini punya kualitas, saya cucuk partai yang satu, bukan orang yang saya cucuk. Tak bisa, kan tertutup," tambah dia.

Sistem itu juga disinyalir akan merugikan kandidat yang memiliki potensi dan dianggap bagus di masyarakat. Sebab, akan menghambat pilihan-pilihan rakyat yang menginginkan kandidat yang mereka pilih.

"Kalau terbuka jelas, nomor partainya ada nomor calegnya, calegnya aja saya cucuk. Jadi orang betul-betul bisa menyampaikan keinginan dia," kata dia.

"Kalau tertutup kan tidak, partai yang menentukan. Sebetulnya saya pilih orang ini yang bagus, tahu-tahu partai pilih orang lain. Sebetulnya itu intinya," jelasnya.

Ia juga menyebut, jika sistem itu diterapkan sama saja mengibiri hak-hak masyarakat. Hanya saja, kata dia, partai besar di pusat ngotot menginginkan sistem seperti itu.

"Kalau dibuat tertutup itu saya pikir mengibiri. Mengibiri hak politik masyarakat. Cuma kan partai ngotot ini, dia merasa yang pemimpin itu bukan orang tapi partai. Itu tafsir yang salah itu," jelasnya.