PEKANBARU (CAKAPLAH) - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru membatalkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) terkait pemberhentian Efrata Ginting sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil). SK itu dinyatakan tidak sah karena dualisme pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masih bergulir di Mahkamah Agung (MA) RI.

"PTUN mengabulkan gugatan Efrata Ginting, dan membatalkan SK pemberhentiannya yang ditandatangani oleh Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur Riau," ujar kuasa hukum, Efrata Ginting, Iskandar Halim SH MH dan Ridwan Comeng SH MH, Kamis (9/8/2018).

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim PTUN Pekanbaru, Rabu siang (8/8/2018). Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan SK yang ditandatangani Plt Gubri atas nama Gubernur Riau itu dikeluarkan saat PKPI masih bersengketa di pusat.

"Artinya saat ini, masalah dualisme kepengurusan PKPI masih dalam status quo. Saat itu, gubernur mengeluarkan SK, maka dibatalkan," kata Iskandar.

Iskandar berterima kasih atas putusan majelis hakim PTUN ini. Dia berharap, putusan tersebut dapat dijalankan pihak tergugat, dan mecabut kembali SK yang sudah dikeluarkan.

Sebelumnya, gugatan dilayangkan Efrata Ginting  dengan  obyeknya, Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.245/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Rohil atas nama Efrata Ginting, dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Rohil atas nama Ishaq Yunus sisa masa jabatan 2018-2019.

Iskandar mengatakan, keputusan Plt Gubri selaku tergugat telah merugikan Efrata Ginting selaku  penggugat. Pasalnya, dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka penggugat kehilangan mata pencariannya sebagai wakil rakyat.

Efrata Ginting merupakan anggota DPRD Rohil dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia daerah pemilihan Rohil II dengan peraih suara terbanyak yang sah secara hukum pada Pemilu Legislatif tahun 2014. Dia dilantik dan diambil sumpah berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.582/IX/2014 tanggal 1 September 2014.

Iskandar menilai keputusan pemberhentian terhadap Efrata Ginting cacat hukum karena bertentangan Pasal 14 ayat (1) butir b, ayat (2) butir b Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1999 jo Peraturan Tata Tertib DPRD Rohil dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Iskandar menegaskan, keputusan tergugat untuk memberhentikan Efrata Ginting sebagai anggota DPRD Rohil telah mengabaikan proses sengketa dualisme kepengurusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Makamah Agung RI, dengan akta permohonan Kasasi Nomor: 308/G/2016/PTUN-JKT. Saat ini, masalah itu masih dalam proses kasasi.

"Masalah dualisme partai ini masih bergulir di PTUN Jakarta dan sedang tahap kasasi. Seharusnya tidak ada keputusan Pengganti Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh tergugat sampai ada putusan hukum tetap," tegas Iskandar.