Ya, aksi yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu berupa doa bersama di halaman Monas, Jakarta.
Menurut Tjahjo, tak ada larangan bagi PNS dan seluruh elemen masyarakat yang ingin mengikuti doa bersama. Namun, dia mengimbau agar masyarakat di luar ibu kota sebaiknya menggelar doa bersama di daerah masing-masing.
"Doa bersama tidak masalah, silakan mau TNI, PNS, Kepolisian berbaurlah. (Orang dari daerah) lebih baik adakan di daerah daripada buang-buang uang ke Jakarta, khawatir ada apa-apa di jalan," ujar Tjahjo di Silang Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (29/11).
Tjahjo berharap doa bersama juga dilakukan seluruh penganut agama di Indonesia. Saran itu telah disampaikan Tjahjo kepada sejumlah kepala daerah beberapa hari lalu.
Pada aksi doa bersama akhir pekan nanti, Tjahjo memastikan, kementeriannya tak akan memberi sanksi bagi kepala daerah yang memfasilitasi acara doa bersama tersebut.
"Kemarin sudah kami kumpulkan kepala daerah, mari berdoa bersama. Seluruh umat beragama sama-sama berdoa. Tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang memfasilitasi," tuturnya.
Awalnya, GNPF-MUI berencana menggelar aksi gelar sajadah di kawasan jalan protokol. Mereka berniat melaksanakan ibadah salat Jumat di sekitar Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Bundaran HI.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat melarang aksi salat Jumat di kawasan protokol itu. Meskipun penyampaian pendapat di muka umum dijamin undang-undang, namun menurut Tito, penyelenggaraan aksi tidak boleh mengganggu ketertiban umum.
Usai pertemuan GNPF MUI dengan Kapolri kemarin, aksi itu diubah. Gerakan yang dipimpin Rizieq Shihab ini sepakat menggelar aksi doa bersama di halaman Monas pada pukul 08.00 hingga 13.00 WIB.
Kawasan Monas mampu menampung ratusan ribu orang. Apabila massa aksi melebihi kapasitas Monas, pedemo dapat memanfaatkan Jalan Merdeka Selatan.(ck3)
Penulis | : | Bhimo |
Kategori | : | Nasional |