Rabu, 30 November 2022

Breaking News

  • Pemprov Riau Akui Gubri Batal ke Meranti, Erisman: Katanya Ada Penolakan Bupati Tapi Alasannya Kita Tak Tahu   ●   
  • Setubuhi Wanita Terbelakang Mental, Pria di Bengkalis Ditangkap Polisi   ●   
  • Pimpinan MPR Pastikan Pilkada 2024 Tetap Dipilih Rakyat Langsung   ●   
  • Arab Saudi Percepat Proses Visa Umrah, Hanya Perlu 24 Jam   ●   
  • Jumpai Sekdako Pekanbaru, REI Riau Keluhkan Lambatnya Penerbitan Izin
Yamaha 27-30 November 2022

Kerawanan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pesta Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020
Rabu, 09 Desember 2020 08:16 WIB
Kerawanan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pesta Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020
Dr. Mia Amiati, SH, MH

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, partai politik harus memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Partai harus mampu memaksimalkan fungsinya baik itu terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Memasuki tahapan pilkada serentak 2020, partai politik wajib berkomitmen untuk tidak menetapkan dan menerima mahar calon kepala daerah yang akan maju di pencalonan. Pada hakikatnya partai politik harus mencari kader yang mumpuni dan berintegritas untuk dicalonkan secara demokratis dan terbuka. Hal ini menjadi penting agar dapat menekan angka korupsi bukan membuka celah korupsi. Di samping itu masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan hak pilihnya di pilkada 2020. Praktik politik uang pada masa kampanye sampai dengan masa tenang dan saat hari H pekaksanaannya merupakan hal yang selalu dicari peluangnya untuk dilakukan oleh calon kepala daerah untuk mendulang suara.

Masyarakat menilai bahwa salah satu penyebab korupsi selalu dialamatkan kepada suatu sistem pelayanan publik yang buruk dan mentalitas pejabat publik yang tidak baik. Kajian-kajian seperti ini menyangkut eksistensi sistem pemerintahan dan bentuk suatu negara. Kedua variabel tersebut bisa digunakan sebagai objek kajian penting untuk melihat korelasi etis dan teknis implikasi korupsi. Banyak orang meragukan kualitas dan integritas bakal calon anggota kepala daerah yang kerap tersangkut perkara Korupsi Seolah-olah mereka tidak takut dengan konsekuensi hukuman yang akan dikenakakan. Dalam konteks ini patut dipertanyakan: pertama, apa korelasi antara sistem demokrasi dalam Pilkada Serentak dan implikasi korupsi; kemudian kedua, bagaimana upaya yang mesti dilakukan untuk mencegah implikasinya.

Menyikapi hal demikian, pertama, komitmen dan integritas menjadi poin penting yang perlu dijaga dengan baik oleh jajaran penyelenggara pemilu. Sebuah bangsa baru dikatakan beradab jika bangsa itu mampu menjaga nilai etika, moral dan integritasnya (Ma’arif, 2019). Dalam hal ini, KPU juga berkewajiban untuk mengumumkan siapa kepala daerah yang punya rekam jejak tersangkut kasus korupsi, agar masyarakat mengetahuinya.

Kedua, apabila memang ternyata diindikasi terjadi adanya suap atau mahar dalam tahapan pencalonan dan Bawaslu kesulitan untuk pemenuhan syarat formil materil karena wewenangnya juga terbatas, maka temuan yang ada perlu dikaji lebih dalam oleh Tim Gakumdu. Usut tuntas perkara yang menjadi cikal bakal korupsi sampai ke akar - akarnya.

Kejaksaan maupun Penyidik POLRI mempunyai kewenangan untuk menindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku jika ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, siapapun itu tanpa pandang bulu. Jangan hanya unsur pemberi dan penerima saja yang ditindak, sementara orang yang mempunyai prakarsa dan menyuruh melakukan dilindungi, itu sama dengan mencederai rasa keadilan.

Ketiga, penguatan komitmen juga perlu dilakukan oleh partai politik. Maraknya kasus korupsi yang terjadi mengindikasikan komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh partai politik hanya sebatas retorika. Sikap koruptif di internal partai menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi. Diakui atau tidak bahwa kehadiran partai politik dalam suatu negara demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Proses demokrasi tidak mungkin eksis tanpa partai politik dan sistem kepartaian (Supriyanto, 2010).

Modus Operandi Korupsi Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga dapat dinilai melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Konsekuensinya, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat (crime against welfare state). Berbagai modus operandi korupsi banyak sekali dilakukan oleh pengusaha untuk mempengaruhi para penguasa, di samping itu memang ada modus operandi yang klasik dilakukan para pejabat misalnya penggelapan dana masyarakat (embezzlement of public funds), namun yang melibatkan dua pihak biasanya adalah suap (bribery), perbuatan curang (fraud) dan penerimaan secara tidak sah (kickbacks).

Kegiatan semacam ini juga dilakukan oleh pihak swasta dan karena itu dapat dibedakan antara bureaucratic corruption dan private corruption. Apa yang menyamakan kedua jenis korupsi ini dan juga kejahatan ekonomi adalah bahwa para pelakunya adalah pemegang kuasa dalam masyarakat, baik kuasa pemerintahan (public power) maupun “kuasa ekonomi” (economic power). Oleh karena “kuasa” ini, pada dasarnya dipegang atau diperolehnya atas dasar kepercayaan masyarakat (public trust), maka penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) ini mempunyai dampak luas misalnya Kasus Rekapitalisasi Bank Century, Kasus Penggelapan Pajak Gayus Tambunan, dan Pemenangan Tender Fiktif dan Mark Up yang kini semakin marak di beberapa daerah menjelang Pilkada dan Pemilu legislatif. Hampir semua pelaku korupsi melibatkan banyak pelaku dengan tingkat jabatan dan kududukan yang bertingkat-tingkat. Dalam konteks pemilu bisa berkedudukan sebagai petahana atau calon petahana.

Keterlibatan pihak swasta dalam tindak pidana korupsi sangat tinggi di Indonesia. berdasarkan data yang ada, terjadinya inefisiensi dalam penggunaan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari tahun ke tahun yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah ditengarai inefisiensi sebesar 20%. Inefisiensi terjadi antara lain dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan modus operandi 94% penunjukkan langsung dan sisanya 6% dengan penggelembungan harga (mark up). Jika dicermati trend ini akan meningkat menyongsong tahun politik. Ada beberapa sebab yang menimbulkan hal ini terjadi, antara lain adanya transaction of cost antara pengurus partai politik dan anggota partai serta konstituen. Permintaaan mahar-mahar politik salah satunya, adanya politik uang (money politic) terhadap konstituen merupakan “kewajiban” yang harus dilakukan bakal calon dan calon anggota legislatif dan kepala daerah.

Kerawanan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilu dan Pilkada Langsung

Suatu kajian penting dalam ilmu hukum praktis yakni cost and benefit ratio atau terjemahan bebasnya rasio atas biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Pilkada serentak telah memberikan peluang siapa saja dapat mencalonkan diri menjadi pemimpin di daerah yang tahun ini menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada. Hampir semua terjadi bahwa batas-batas dan kriteria untuk menjadi pemimpin tidak selalu dapat dilampaui. Modal ilmu pengetahuan melalui kualifikasi pendidikan tertentu ada yang dimanipulasi dengan ijazah palsu, kemampuan finansial dan kehalalan harta yang dimiliki “abu-abu”, kemudian pengkaderan partai politik (karir politik) tidak jelas, kemampuan ilmu politik dan kepemimpinan kurang teruji dan terasah, terakhir jiwa pancasila dan nasionalisme yang dimiliki tidak pernah diukur dan diuji.

Keadaan ini belum mampu menolak kekhawatiran kualitas kepemimpinan dan sikap toleran terhadap korupsi, sehingga selalu ada peluang kuota kepemimpinan diisi oleh orang-orang yang tidak kapabel, kompeten, jujur dan religious serta patriotik. Perlu kajian mendalam dan transparan interdisipliner mengenai implikasi pilkada serentak untuk bukan sekedar mencari faktor-faktor turunan tetapi jalan keluar dari persoalan ini. Eforia mengenai pilkada serentak yang hampir 2 (dua) dasawarsa ini dapat dipastikan akan mencapai titik jenuh dan kontra produktif apabila tidak segera dibenahi sisi kelemahannya. Orang-orang akan menjadi golput dan “a politic”, sehingga tesis negara demokrasi akan menjadi antithesis negara “despotic” yakni suatu negara yang diperintah oleh beberapa orang yang berpotensi otoriter. Menghadapi Pilkada serentak para penegak hukum jangan sampai kehabisan energi untuk memberantas korupsi. Salah satu indikatornya adalah pemberitaan korupsi dan pembangunan menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi ekstra konvensional.

Potensi kerawanan korupsi dimasa Pilkada serentak juga rentan terjadi pada sumber-sumber keuangan daerah antara lain pada BPD maupun BUMD yang bisa dijadikan mesin uang untuk kepentingan politik jika salah satu kandidat yang mengikuti Pilkada serentak seorang petahana.

Tingginya biaya politik yang harus disiapkan calon dan posisi petahana sebagai pihak yang terkait dengan BPD atau suatu BUMD sebagai pemegang saham, tidak menutup kemungkinan BPD maupun BUMD tersebut akan dimintai kontribusi baik secara sukarela maupun dengan sedikit paksaan. Jika mayarakat melihat bahwa indikasi hal itu terjadi, maka masyarakat jangan ragu untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Salah satu upaya yang diharapkan dapat membantu pencegahan korupsi dalam pilkada serentak adalah pendidikan anti korupsi massal dan masif kepada seluruh kader partai politik secara terus-menerus. Materi muatan pendidikan antikorupsi ini diberikan dalam bentuk lintas disiplin ilmu yakni agama, hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perlu adanya komitmen bersama anti korupsi.

Pembiayaan pendidikan ini harus dibebankan kepada masing-masing stakeholder, jadi tidak menjadi beban APBN dan APBD. Pendidikan antikorupsi swakelola dan swadaya yang diawasi oleh lembaga penegak hukum melalui tugas pencegahan korupsi sehingga memunculkan sinergi yang natural dan efektif. Pendidikan ini akan linier dengan pendidikan antikorupsi yang saat ini sudah masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia.

Sikap antikorupsi dan sensitivitas terhadap gerak-gerik dan perilaku korupsi terhadap kekhawatiran bahaya laten (tersembunyi) korupsi harus sama cara pandang dan kewaspadaannya dengan bahaya laten yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semua upaya tersebut di atas akan bersinergi dengan berbagai langkah yang dilakukan penegak hukum (baca: Kejaksaan RI) dalam pencegahan korupsi antara lain menjadi Nara Sumber yang membekali para kader-kader partai politik baik melalui kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum maupun melalui Program Jaksa Menyapa yang mengudara di setiap RRI yang ada di setiap daerah di seluruh Indonesia, Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Kampus, dan Jaksa mengawal Penggunaan Dana Desa. Dan hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah para kader dari semua partai politik yang menjadi kontestan dalam pesta demokrasi Pilkada Serentak wajib memiliki semangat antikorupsi.

Akhirnya marilah kita jadikan momentum hari antikorupsi internasional yang diperingati setiap tanggal 9 Desember yang tahun ini bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak dijadikan sebagai tonggak awal kebangkitan generasi Indonesia antikorupsi.

Katakan TIDAK UNTUK KORUPSI dan jadilah yang terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mari kita BERANTAS KORUPSI, Kalau bukan kita, siapa lagi! Kalau bukan sekarang, kapan lagi! Jangan gadaikan masa depan daerah hanya untuk kesenangan sesaat dengan menerima imbalan antara lain menerima serangan fajar.

Dengan semangat antikorupsi, saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga Pilkada 2020 ditengah pandemi COVID-19, agar tidak dikotori oleh praktik-praktik korupsi.

Dimulai dari diri sendiri, gelorakan semangat anti korupsi, jaga diri dengan menerapkan pola hidup sehat dan selalu mematuhi Protokol Kesehatan: jaga jarak, gunakan masker, selalu cuci tangan dan bawa selalu hand sanitizer, Insya Allah dapat mengindari kita terpapar virus Corona dalam pelaksanaan pilkada serentak di massa pandemi corona.

Pilkada 2020 yang bersih, bebas korupsi adalah bukti sehatnya berdemokrasi di Indonesia.

Penulis : Dr. Mia Amiati, SH, MH (Praktisi hukum yang menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau).
Editor : Ali Azumar
Kategori : Hukum
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Selasa, 17 Desember 2019 16:39 WIB
Mia Amiati Dipromosi Jadi Kajati Riau
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 29 November 2022
Ujian CAT PPK Digelar di Dua Kecamatan
Selasa, 29 November 2022
Masuk Lima Inovasi Unggulan Pemko, Tim Penilai Inovasi Kemendagri Tinjau Layanan Bus Vaksinasi Keliling RSD Madani
Selasa, 29 November 2022
Terpilih sebagai Ketua, Adri Hidayat Putra Siap Majukan Porpi Pekanbaru
Selasa, 29 November 2022
DPRD Pekanbaru Yakin Event Balap Sepeda Tingkatkan Perekonomian Daerah

Serantau lainnya ...
Selasa, 29 November 2022
Rinaldi dan Chandra Resmi Pimpin Nmax Owner Communitas Periode 2022 - 2024
Rabu, 23 November 2022
Kenali PHA: Kandungan Skincare untuk Kulit Sensitif
Rabu, 23 November 2022
Lima Tempat Suci di Dunia, Salah Satunya Jadi Kota Suci Tiga Agama
Selasa, 22 November 2022
Gubri "Pamer" Jaket Bomber Tenun Riau Hasil Desain M Abyan Syah Pelajar Kelas 12 SMA Darma Yudha

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 08 November 2022
Festival Halloween Itaewon Tewaskan 154 Orang, Ini 4 Festival Berdarah Lainnya yang Tercatat dalam Sejarah
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif

Advertorial lainnya ...
Rabu, 23 November 2022
Walau Bersayap, 7 Burung Ini Tidak Bisa Terbang
Senin, 21 November 2022
Kemenkominfo Gelar Literasi Digital, "Tips Digital: WhatsApp For Business"
Jumat, 18 November 2022
PDS Mudahkan Konsumen Lakukan Transaksi, hanya Lewat Genggaman
Senin, 07 November 2022
Fenomena Gerhana Bulan Total Terjadi Besok, Ini Daftar Wilayah yang Bisa Melihatnya

Tekno dan Sains lainnya ...
Senin, 28 November 2022
Dinas P3AP2-KB Riau Luncurkan Aplikasi Perlindungan Perempuan dan Anak
Senin, 21 November 2022
Aksesoris Travelling Yang Wajib Anda Bawa Saat Hujan
Jumat, 18 November 2022
Cegah Sakit di Musim Hujan dengan Mengonsumsi 7 Makanan Mengandung Vitamin B6
Kamis, 17 November 2022
Eka Hospital Pekanbaru Gelar Seminar Awam Kendali Komplikasi pada Diabetes

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 28 November 2022
Hendriko Dikukuhkan sebagai Guru Besar Pertama di Politeknik Caltex Riau
Jumat, 25 November 2022
Pemko Pekanbaru Ajak Hima Persis Beri Kontribusi Nyata Bangun Pekanbaru
Rabu, 23 November 2022
Gelaran Puncak Acara Big Event Predatech 2022 Sukses Dilaksanakan Predatech dan LPI
Selasa, 22 November 2022
Diperkuat Unilak, Riau Tambah Medali dari Sepak Takraw di Pomnas 17 Padang

Kampus lainnya ...
Rabu, 09 November 2022
Wijatmoko Rah Trisno Pimpin Forum CSR Provinsi Riau
Rabu, 12 Oktober 2022
BDI EMP Bersama Bakrie Amanah Salurkan Santunan Pendidikan Tahap II
Senin, 10 Oktober 2022
Wujudkan Kota Dumai Bersih, BRK Syariah Bantu Pengadaan Sarana Angkutan Sampah Lewat Program CSR
Minggu, 09 Oktober 2022
BSI dan BSI Maslahat Bantu Pembuatan Sumur Bor Yayasan Al Muslimin Dumai

CSR lainnya ...

Pegadaian Oktober 2022
Terpopuler

02

Khas Hotel November 2022
Foto
DPRD Riau 2022 1
Diskes Rohul Agustus 2022
Sabtu, 26 November 2022
Indra Prasta Simpati Gempa Cianjur, Lelang Gitar Kesayangan
Senin, 21 November 2022
Blak-blakan Nia Ramadhani kepada Merry Riana; Terjerat Kasus Narkoba Jadi Mukjizat Bagi Pernikahanku
Sabtu, 19 November 2022
DDV dan Aksa Bumi Langit Gelar Nonton Bersama untuk Anak-anak Kurang Beruntung
Sabtu, 19 November 2022
Nia Ramadhani Ungkap Terjerat Narkoba Bukan Akhir Dunia

Selebriti lainnya ...
DPRD Riau 2022 2
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
BSP - HUT Siak 12 Oktober 2022
Jumat, 18 November 2022
Pegadaian Tawarkan Produk Arrum Haji, Cicilan hanya Rp22 Ribu Perhari
Senin, 31 Oktober 2022
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Taja Peringatan Maulid Nabi
Jumat, 28 Oktober 2022
Niat Awal untuk Pendidikan, Alina Kini Mencintai Islam
Selasa, 25 Oktober 2022
Ustaz Yurnalis di Hadapan Warga Binaan: Jika Ingin Jadi Insan Hebat, Lapangkan Hati

Religi lainnya ...
DPRD Riau Hari Kesehatan Nasional 2022
Indeks Berita
DPRD Riau HUT BRIMOB 2022DPRD Riau HGN 2022HUT RI 77 - APRIL RAPPPertaminaHUT Riau 2022 - PT SPR
www www