(CAKAPLAH) – Saluran televisi Inggris BBC World News, Jumat (12/2/2021), dilarang mengudara di China. Sanksi tersebut dikeluarkan Beijing setelah mengaku keberatan dengan laporan BBC soal kejahatan terhadap Muslim Uighur hingga penanganan Covid-19.

Otoritas penyiaran Radio dan Televisi Nasional China (NRTA) menyatakan, laporan BBC World News terkait Pemerintah China telah melanggar peraturan, termasuk mengabaikan prinsip “jujur dan adil”, telah merugikan kepentingan nasional China.

Oleh karena itu, kata NRTA, saluran BBC World News tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai saluran asing yang diizinkan menyiarkan berita di China. Bahkan, pengajuan perpanjangan izin untuk mengudara selama satu tahun lagi tidak akan diterima.

Pada Jumat (5/2/2021) pekan lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China menyatakan, pihaknya tidak terima dengan laporan BBC pada Rabu (3/2/2021). BBC mengungkap adanya pemerkosaan dan penyiksaan terhadap Muslimah Uighur dan etnik minoritas lainnya di kamp wilayah Xinjiang, berdasarkan keterangan saksi mata.

Kemlu China memastikan akan ada konsekuensi serius atas laporan itu. Dalam pernyataannya, Kemlu China mengatakan laporan BBC tidak memiliki dasar faktual. Bahkan surat kabar yang didukung Partai Komunis China, Global Times, menyebut BBC telah melanggar etika jurnalistik secara serius.

BBC mengaku kecewa dengan keputusan China. BBC World News, adalah saluran televisi berbahasa Inggris yang sebenarnya memang tidak tersedia di sebagian besar jaringan saluran TV di China, namun bisa diakses di beberapa hotel dan lokasi pemukiman tertentu.

“BBC adalah penyiar berita internasional paling terpercaya di dunia, dan melaporkan berita-berita dari seluruh dunia secara adil, tidak memihak dan tanpa rasa takut,” kata juru bicara BBC.

Tindakan pemerintah China melarang BBC mengudara dikecam oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, dan Departemen Luar Negeri AS.

“Keputusan China melarang BBC World News di China adalah pembatasan kebebasan media yang tidak dapat diterima. China memiliki beberapa pelarangan paling parah terhadap kebebasan media dan internet di seluruh dunia, dan yang kali ini bakal merusak reputasi China sendiri di mata dunia,” kata Raab, dikutip, Reuters, Jumat (12/2/2021).

“Ini meresahkan, padahal para pemimpin Beijing menggunakan panggung media yang bebas dan terbuka di luar negeri untuk mempromosikan informasi yang diragukan kebenarannya,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengutuk keputusan tersebut.

Media pemerintah China terus meningkatkan serangannya terhadap media Inggris dalam beberapa pekan terakhir, di tengah sengketa diplomatik antara kedua negara yang semakin meningkat. Begitu pula dengan Inggris.

Pada Kamis (4/2/2021), regulator komunikasi Inggris, Ofcom, mencabut izin siaran stasiun televisi Pemerintah China, CGTN, yang tersedia di Inggris. Ofcom menuding stasiun televisi tersebut dikendalikan penuh oleh Partai Komunis China.
Juru bicara Kemlu China, Wang Wenbin, mengecam keputusan Ofcom dengan menyebut tindakan tersebut sebagai upaya politisasi. Dia memperingatkan Ofcom, China bisa saja menempuh langkah serius.