Benny Ramdhani
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Australia kembali "berulah". Pelecehan simbol negara oleh negeri kangguru memang sangat menyakitkan bagi segenap bangsa Indonesia.
Sejumlah kecaman mengalir dari berbagai pihak, agar Pemerintah Indonesia bereaksi tegas terhadap "Aussie"
Salah satunya dari Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Benny Ramdhani. Apa yang dilakulan oleh negeri kanguru ke Indonesia dianggap sudah sangat keterlaluan.
"Ya ini kan penghinaan terhadap Indonesia yah dan yang dihinakan itu adalah ideologi. Ini penghinaan sudah keterlaluan. Penghinaan ini sudah beberapa kali," katanya.
"Pertama saat telpon SBY sebagai simbol negara disadap tahun 2013, kedua Perdana Menteri sendiri sempat ungkit, permasalahkan bahkan tanda petik menagih kembali bantuan kemanusiaan Australia untuk aceh. Sekarang yang dihina ini ideologi itu sesuatu yang tidak bisa dimaafkan," sambungnya.
Penghinaan terhadap ideologi itu dinilai sebagai langkah yang tidak bisa dimaafkan. Apalagi yang kali ini dihina adalah Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
"Simbol negara ini ada tiga. Presiden, Bendera Merah Putih dan Pancasila. Presiden itu simbol tapi bisa berganti tiap lima tahun. Tapi dunia ini bubar ideologi kita tetap pancasila dan bendera tetap merah putih," tegasnya.
Atas perlakuan Australia ini, Indonesia harus berani mengambil sikap yang lebih tegas. Tidak hanya sekedar menghentikan sementara kerjasama bidang militer. Pria yang akrab disapa Brani ini bahkan mendesak Jokowi untuk tunjukkan ke Australia bahwa Indonesia adalah negara berdaulat secara politik.
"Itu kan Trisakti tuh. Kalau pemerintah sekarang komitmen terhadap Trisakti dimana Trisakti pertama itu berdaulat politik, maka tunjukkan ke Australia, kita tidak bisa diintervensi atau ditekan oleh kekuatan politik mereka bahkan dihina seperti itu," imbaunya.
"Tunjukan bahwa kita bangsa besar, kita bukan bangsa penakut yang bermental inlander. Sejarah sudah membuktikan bahwa negara ini dibangun dengan modal perjuangan yang luar biasa dari para pahlawan. Toh kita bisa usir para penjajah belanda, sekutu dan jepang. Tunjukkan itu ke Australia," tambahnya.
Ada beberapa langkah tegas yang dianggapnya bisa dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai langkah perlawanan yang tegas untuk negara Australia. Pemerintah pun diminta segera memulangkan Duta Besar Australia ke negara asalnya.
"Yang dimaksud lebih tegas itu adalah tarik duta besar kita di Australia. Kemudian usir atau pulangkan duta besar Australia ke negaranya. Dan lebih tegas lagi hentikan hubungan ekonomi kita. Karena negara kita itu menjadi negara tujuan ekspor kedelapan dari Australia. Jadi Australia sebenarnya sangat berkepentingan berkaitan dengan ekonominya di negara kita," tegasnya.
Tindakan bela diri Australia lewat permintaan maaf yang disampaikan oleh Panglima Militer Australia pun dianggap tidak cukup. Hal itu seharusnya dilakukan oleh sang Perdana Menteri.
"Ini sudah penghinaan berulang-ulang. Minta maaf saja tidak cukup. Karena yang minta maaf hanya panglima militernya. Harus perdana menterinya langsung yang meminta maaf atas nama negara Australia," katanya.
Penulis | : | ck4 |
Editor | : | Bhimo |
Kategori | : | Nasional |