Warga berbelanja minyak goreng.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengeluhkan dengan turunnya harga sawit akibat adanya kebijakan tidak boleh ekspor minyak goreng.
Tak hanya turun harga sawit, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di beberapa daerah juga sudah terjadi antrean panjang truk pengangkut sawit. Karena PKS mulai tidak menampung buah sawit.
Demikian disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar usai menerima keluhan bupati/walikota saat rapat koordinasi terkait persiapan hari Idul Fitri 2022, Senin (25/4/2022) di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru.
"Perlu kami sampaikan, setelah adanya kebijakan berkenaan dengan tidak boleh ekspor minyak goreng. Tadi sudah dua daerah penghasil sawit yang melaporkan, yaitu Rohil dan Inhu," kata Gubri.
Dengan adanya kebijakan itu, lanjut Gubri, saat ini banyak PKS yang menyesuaikan dengan daya tampung mereka, sebab buah sawit yang masuk cukup banyak, sedangkan ketersediaan penampungan terbatas.
"Tadi disebut Wakil Bupati Rohil, sekarang ini bertumpuk-tumpuk truk sawit yang buahnya belum bisa diterima PKS. Yang jadi persoalan nanti kemungkinan nanti PKS bisa ada yang tutup," ujarnya.
"Jadi kejadian seperti ini merupakan dampak dari kebijakan dengan tidak boleh ekspor. Makanya kami terus mencermati, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Wakapolda, Danrem 031 Wirabima, Kabinda untuk memantau perkembangan ini dalam satu dua hari ini," sambungnya.
Hasil dari pantauan tersebut, lanjut mantan Bupati Siak dua periode ini, akan menjadi bahan pertimbangan untuk dilaporkan ke pemerintah pusat terkait kondisi di daerah dengan adanya kebijakan tidak boleh ekspor minyak goreng.
"Supaya ini nanti bisa menjadi bahan laporan kita ke Jakarta. Apalagi sekarang orang mau menyambut lebaran, orang butuh uang, mudahan-madahan tidak terjadi hal-hal yang tak kita harapkan.
"Mudah-mudahan ada kebijakan nasional yang barang kali tidak mengganggu yang berkenaan dengan sawit petani kita ini, agar bisa diterima oleh PKS yang ada di Riau ini," harapnya.
"Karena kalau buah banyak, PKS tidak bisa menerima karena tidak sesuai kapasitas penampungan. Sebab ekspor tidak jalan. Tapi kita lihat perkembangan, mudahan-madahan aman," tukasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |