PEKANBARU (CAKAPLAH) - Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, Taufik, menyindir Gubernur Riau atas terbitnya surat Kemendagri Dalam Negeri terkait penjelasan bahwa harus ada Pelaksana Harian (Plh) yang menjabat menggantikan Muflihun dari Sekretaris DPRD Riau, bukan dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt).

Surat tersebut merupakan jawaban atas surat Ketua DPRD Riau yang meminta penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri.

"Kan jadinya salah. Sudah dicakap (diingatkan, red), Gubernur Riau jika membuat dan mengambil sebuah keputusan dalam kebijakan, harus dilihat dulu secara matang, bagaimana regulasinya, jangan diikuti ego dan amarah itu. Tak baik bagi kesehatan. Apalagi ini soal penyelenggaraan pemerintah bukan penyelenggaraan usaha bisnis," kata Taufik, kepada CAKAPLAH.COM, Senin (27/6/2022).

Taufik mengatakan, dalam definisi Pelaksana Tugas (Plt) adalah pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk mengisi jabatan kedinasan serta menduduki jabatan struktural tertentu dalam melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Sehingga dapat disimpulkan gubernur menujuk Plt lantaran pejabat definitif berhalangan tetap.

"Saya sudah ingatkan, permasalahan ini sebenarnya butuh kajian dan pandangan dari perspektif hukum dan tata penyelenggaraan pemerintahan jika dilihat dari sudut persepektif peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang pilkada pada pasal 201 ayat 10 dan 11, yang mana secara dalil mengatakan bahwa: 'Kekosongan Jabatan Gubernur dapat diisi oleh pejabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau walikota dapat diisi oleh pejabat dari jabatan pimpinan tinggi pratama'," jelas Taufik.

Dapat diartikan bahwa, kata Taufik, status Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pejabat Bupati Kampar didefinisikan dalam konteks syarat Pejabat Kepala Daerah telah gugur secara definisi kepersyaratannya, karena sebabnya seseorang jika ingin menjadi pejabat kepala daerah yang notabenenya adalah Pegawai Negeri Sipil jika terpilih menjadi kepala dinas, maka statusnya adalah sebagai jabatan tertinggi pratama atau eselon II.

Tapi pada konteks ini gubernur Riau malah melakukan penujukan Plt kepada yang bersangkutan disaat bersangkutan dilantik menjadi pejabat kepala daerah. Hal ini yang menjadi perdebatan publik sehingga harus diluruskan dengan cara pemahaman sisi regulasi dan bukan dari sisi argumentasi asumsi.

Patut dianalisa mendalam, kata Taufik dengan pendekatan struktur kajian. Dalam konteks peraturan yakni pada UU No 5 Tahun 2014, pasal 121 menjelaskan bahwa pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap jabatan PNS terjadi Penyetaraan yang mana pada poin (C) adalah: Jabatan Eselon II setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sehingga dalam penerjamahannya bahwa eselon II yang melekat pada struktur jabatan kepala dinas merupakan sisi lain dari struktur jabatan tinggi pratama. Artinya dalam konteks ini Muflihun dan Kamsol adalah pejabat eselon II dan merupakan pejabat tinggi pratama.

Selain itu gubernur juga mengatakan mereka dilepas tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris DPRD Riau. Artinya apa yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dapat dikatakan tidak benar dan salah tafsir. Sebab jika dilihat dari peraturan mereka itu juga merupakan eselon II dan juga sebagai pemegang jabatan tinggi pratama.

"Kalau mereka di-PLT-kan artinya mereka secara kaidah peraturan telah dinonaktifkan secara tetap dan bukan sifatnya sementara, terkecuali mereka bukan di-PLT tapi di PLH oleh Gubernur baru sifatnya jabatannya dinonaktifkan secara sementara," cakapnya lagi.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menjelaskan perbedaan PLT dan PLH bahwa pelaksanaan harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan pelaksaan tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur dan Kepala BKD dapat ditelaah adanya kesalahan pemahaman terhadap integrasi komunikasi antara atasan dan bawahan dalam pengambilan keputusan untuk mem-PLT Kan seseoarang. Karena jika Kamsol dan Muflihun di-PLT-kan secara tegas peraturan mengatakan tidak sah dan gugur kepersyaratan apabila yang bersangkutan menjadi pejabat kepala daerah. 

Tetapi jika konteksnya tidak mendapatkan tugas sebagai pejabat kepala daerah itu sah-sah saja, dengan catatan harus melalui prosedur evaluasi dan kalau ada cacat dalam penyelenggaraan bisa gubernur melakukan tindakan untuk memberhentikan dari struktur jabatan kepala dinas.

Hal ini juga dipertegaskan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 dan diperbaharui menjadi PP 17 tahun 2020. Pada pasal 144 dan diperkuat dalam SE Nomor 2/SE/VII/2019 Membunyikan bahwa : “Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas atau terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka Pejabat diatasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai pelaksanaan harian atau pelaksanaan Tugas”. 

Sehingga konteksnya mereka saat ini berhalangan sementara bukan berhalangan tetap dan seharusnya yang bersangkutan cukup di PLH saja. Patut dicurigai ada dugaan apa dengan penujukan PLT tersebut yang syarat dalam kesalahan penafsiran regulasi.

Di sisi lain, jelas Taufik, andai kata Muflihun dan Kamsol selesai dalam menjalankan menjalankan amanah sebagai pejabat kepala dinas atau dalam pertengahan satu tahun berjalan mereka dievalausi oleh Mendagri melalui gubernur, maka apakah mereka bisa menduduki jabatan sebelumnya? Taufik mengatakan, jika menduduki jabatan sebelumnya tidak bisa karena mengharuskan melalui prosedur kembali yaitu asesmen jabatan.

"Jikalau penujukan PLT adalah bentuk keseriusan gubernur untuk mencegah rangkap jabatan sehingga tidak fokus nantinya bagi pejabat yang bersangkutan. Ini adalah pilihan tepat dan bijak. Akan tetapi sebaiknya gubernur harus melakukan hal ini dari awal dan mengikuti prosedur secara regulasi dan tidak menabrak aturan karena apa yang dilakukan oleh gubernur dalam tafsiran peraturan kepegawaian," katanya lagi.

Diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, beredar foto salinan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau.

Berdasarkan informasi yang dihimpun CAKAPLAH.com dari sumber terpercaya, Kemendagri menyurati Pemprov Riau karena penunjukan Plt Sekwan DPRD Riau itu dinilai menyalahi aturan. Kata sumber tersebut, ada beberapa poin yang termuat dalam surat tersebut.

Surat Kemendagri itu menindaklanjuti surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Surat itu selain dikirim ke DPRD Riau, juga ditembuskan ke Pemprov Riau.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setdaprov Riau, Elly Wardhani mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari Kemendagri terkait pencabutan status Plt Sekwan DPRD Riau.

"Saya belum lihat suratnya. Kalau Kemendagri bilang menyalahi aturan dan minta segera dicabut stats Plt, tentu ada dasar hukumnya, dasarnya seperti apa?" kata Elly Wardhani.***