PEKANBARU (CAKAPLAH) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau memaparkan hasil kejadiannya terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir, Rabu (27/2/2019).

Hadir juga dalam kegiatan Diskusi Publik dan Media Briefing ini anggota DPRD Riau, pengamat politik, pakar ekonomi, LSM dan wartawan dari berbagai media di Pekanbaru.

Dalam refleksi kebijakan anggaran ini, Fitra lebih menekankan kepada proses pengganggaran (budgeting) dari APBD tersebut.

Peneliti Fitra Riau, Tarmizi memaparkan bahwa terjadi bias dalam penganggaran APBD di Riau. APBD yang semula ditujukan untuk kepentingan publik, justru tidak begitu terlihat dalam proporsi pembagian anggarannya. Meski terjadi tren stagnansi dan penurunan di APBD, efisiensi anggaran dianggap Fitra masih belum terlaksana dengan baik.

“APBD masih banyak terserap ke belanja rutin dan sarat pemborosan. Pemerintah harus lebih efisien,” kata Tarmizi.

Tarmizi mengatakan bahwa Pemprov dan DPRD Riau belum maksimal dalam merencanakan efisiensi anggaran. Dalam tiga tahun terakhir masih terdapat delapan item anggaran yang menyedot APBD dalam jumlah besar.

Anggaran tersebut antara lain perjalanan dinas, makan dan minum, publikasi, cetak pengadaan, pengharum ruangan, pakaian dinas, listrik, serta dekorasi, dokumentasi dan logistik. Jumlah pengeluaran rutin tersebut mencapai Rp 698 juta.  

“Tahun ini proyeksi belanja APBD Riau Rp9,17 triliun. Digunakan untuk belanja tidak langsung sebanyak 55,3 persen,” sebutnya.

Salah satu yang disorot itu yakni biaya perjalanan dinas di DPRD Riau. Meskipun secara umum total biaya perjalanan dinas secara umum menurun, namun biaya perjalanan dinas di DPRD Riau meningkat. Untuk tahun ini biaya perjalanan dinas Setwan mencapai Rp401 miliar, meningkat Rp167 miliar.

“Harusnya efisiensi anggaran harus dilakukan di Setwan menyesuaikan kebutuhan anggaran lainnya,” kata Tarmizi.

Dari pertemuan itu Fitra merekomendasikan agar Pemprov dan DPRD lebih efisien lagi dalam mengelola anggaran. Masih banyak alokasi anggaran yang berlebihan yang perlu difiensi dan dipindahkan ke belanja yang bersentuhan dengan orang banyak.