PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dari data yang dirangkum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau sepanjang tahun 2021, total belanja Provinsi dan 12 Kabupaten kota di Riau, berdasarkan fungsi belanja, alokasi terbesar digunakan untuk membiayai pelayanan umum mencapai 50% atau setara Rp15,6 triliun. 

Sedangkan belanja berdasarkan mandatori masih di bawah angka yang ditetapkan perundang-undangan, seperti Pendidikan 19%, Kesehatan 9%. Kemudian belanja yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi di masa Covid-19, seperti fungsi ekonomi 9% dan perlindungan sosial hanya 1%. 

Fungsi lainnya, perumahan dan fasilitas umum 8%, lingkungan hidup 2%, ketertiban dan keamanan 1% dan pariwisata 0,1% dari total belanja seluruh daerah se-Riau. 

"Melihat dari struktur belanja daerah se-Riau tahun 2021, prioritas belanja masih terfokus pada program penunjang dan belum menyentuh fungsi-fungsi esensial di masa pandemi," kata Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, Kamis (31/12/2021).

Selain itu, belanja kesehatan sebagaimana dimandatkan UU minimal sebesar 10% dari total belanja daerah, bahkan di masa pandemi daerah dapat memprioritaskan belanja untuk penanganan Covid-19. 

Terdapat beberapa daerah di Riau justru alokasi belanja fungsi kesehatan di bawah angka 10% yaitu, Bengkalis, Inhil, Kuansing, Rohil, Rohul, dan Kota Dumai. Daerah tertinggi belanja kesehatan di atas angka 10% yaitu Kampar 17%, Inhu, Siak dan Meranti 15%. Sedang Provinsi Riau, Pelalawan, dan Pekanbaru sebesar 10% dari total belanja daerah.

Kemudian, dalam belanja fungsi ekonomi mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi, daerah tertinggi yaitu Siak mencapai 20,6%, selanjutnya Bengkalis 12,0%, Rohil 11,7%, daerah lainnya termasuk Provinsi Riau antara 10%-5%. 

"Belanja daerah untuk fungsi perlindungan sosial yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial di masa pandemi masih sangat kecil, secara rata-rata dari seluruh daerah di Riau hanya mencapai 1,1% dari total belanja daerah. Provinsi Riau hanya 1,2%. Daerah tertinggi yaitu Kab. Inhu 3% dan pelalawan 2,4%, daerah lainnya rata-rata dibawah 2%, bahkan Kab. Inhil, Kuansing, Rohul dan Dumai antara 0,1%-0,5% dari total belanja daerah," kata Taufik.

Katanya lagi, terdapat ketidakpatuhan dalam mengalokasikan belanja, seperti fungsi kesehatan dan pendidikan masih di bawah angka minimal.

"Serta alokasi belanja masih terfokus program penunjang seperti kebutuhan aparatur dan belanja pegawai, sedangkan belanja fungsi masih sangat minim. Ke depan, dengan kondisi keuangan yang rentan di masa pandemi maka perlu menata ulang dan merealokasikan anggarannya untuk sektor-sektor prioritas," tukasnya.