PEKANBARU (CAKAPLAH) - Realisasi APBD Riau tahun 2021 masih tergolong rendah, dimana untuk realisasi keuangan baru 60,75 persen, dan fisik 68,64 persen.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, rendahnya serapan APBD Riau itu menjadi perhatian khusus dewan. Pihaknya sudah mengkritisi Pemprov Riau melalui Sekdaprov Riau yang juga selaku Ketua TAPD Pemprov Riau.

Dewan, menurutnya, meminta Pemprov Riau melakukan percepatan realisasi APBD murni Riau 2021 dan juga APBD Perubahan 2021 sehingga jangan sampai ada potensi Silpa yang besar di akhir tahun anggaran nanti.

Diakui Hardianto, pihaknya juga belum mengetahui secara pasti apa penyebab rendahnya realisasi APBD Riau, apakah memang progres kegiatan dan program yang belum berjalan maksimal atau bisa saja, kata Hardianto, pencairan anggaran kegiatan belum dilakukan pihak kontraktor.

"Bagaimanapun kita tetap optimis percepatan realisasi bisa dilaksanakan karena sebagian besar proyek sudah lelang, tapi ini akan jadi perhatian khusus terkait masalah rendahnya serapan anggaran itu saat rapat bersama TAPD Pemprov Riau," kata Hardianto, Kamis (28/10/2021).

Lebih jauh politisi Gerindra Riau itu mengatakan pihaknya juga akan meminta Komisi IV yang membidangi infrastruktur untuk memantaunya agar program di OPD mitra kerja bisa digesa.

Sebelumnya, diberitakan CAKAPLAH.com, Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk menggesa realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2021.

Pasalnya saat ini realisasi APBD Riau tahun 2021 masih tergolong rendah. Dimana untuk realisasi keuangan baru 60,75 persen, dan fisik 68.64 persen.

"Saya minta kepala OPD, khususnya instasi teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidilan dan instansi lainnya untuk menggesa kegiatan yang bersumber di APBD Riau 2021," tegas Sekdaprov Riau, SF Hariyanto kepada CAKAPLAH.com, Rabu (27/10/2021).