Rusli Effendi
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, Rusli Effendi turut angkat bicara terkait wacana dan desakan dari sejumlah ormas Islam di Riau yang meminta dilakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa di tubuh MUI Riau.
Rusli mengaku sebagai orang Riau yang menjabat di MUI pusat, dirinya didatangi oleh beberapa ormas Islam di Riau menyampaikan aspirasi yang berkembang terkait kondisi MUI Riau.
"Selain ormas ada juga beberapa pengurus daerah, bahwa memang mereka menghendaki untuk dilakukan Musdalub atau dipercepat. Sebagai pengurus MUI Pusat, tentu kita merespon bahwa memang ada hal-hal ini," kata Rusli.
Ia mengatakan, sesungguhnya pada awal kepemimpinan Prof Ilyas Husti, ada sedikit masalah-masalah di awal. Namun diberikan kesempatan kepada Ilyas Husti untuk memimpin. Akan tetapi, kata Rusli sepertinya desakan tersebut semakin kuat.
"Saya lihat sekarang yang mendesak bukan hanya ormas yang dulu menolak saja, tapi ada ormas baru juga MUI daerah yang dulu mendukung beliau juga memberi dukungan untuk perbaikan," cakapnya.
"Tentu saya akan meneruskan ke pusat, dan mereka juga sudah menyampaikan ke MUI pusat, ke Sekjend dan lainnya. sebagai orang Riau yang di pusat, tentu saya akan memberikan masukan terkait kondisi MUI Riau hari ini. Saya akan memberikan pertimbangan sungguh sungguh demi umat," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 19 dari 25 ormas Islam di Riau mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk mengganti kepemimpinan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Prof Dr H Ilyas Husti MA.
Ormas Islam yang mendesak untuk dilakukan Musdalub antara lain FUI, Bakomubin, DMI, IKMI, MDI, IKADI, Ittihadul Muballighin, DMDI, dan belasan ormas lainnya.
Kepada CAKAPLAH.com, Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Riau, Mizan Asnawi mengatakan pihaknya atas nama ormas-ormas Islam, mendesak MUI Riau untuk melaksanakan Musdalub, hal ini berkaitan erat kekisruhan yang ada di MUI Provinsi Riau. Dimana kepemimpinan Ilyas Husti dinilai tidak sesuai dengan keinginan ormas-ormas Islam yang berada di bawah naungan MUI.
"Atas nama ormas, kami mendesak agar segera dilaksanakan Musdalub MUI Riau, agar MUI Riau bisa dikembalikan fungsinya. Karena ada beberapa kegiatan yang menurut ormas Islam tidak pantas dilakukan oleh MUI," kata Mizan, Rabu (20/7/2022
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Prof Dr H Ilyas Husti MA angkat bicara terkait desakan dari ormas-ormas Islam di Riau untuk digelarnya Musdalub untuk menggantikan dirinya.
Kepada CAKAPLAH.com, Ilyas Husti mengatakan, bahwa sampai saat ini, tidak ada satupun organisasi Islam yang datang padanya untuk menyampaikan hal tersebut. Ia juga mengaku selalu menghadiri setiap kegiatan ormas Islam dan tetap terus menjaga komunikasi dan silaturahmi.
Selanjutnya, Ilyas Husti juga mengatakan, selama ini dirinya sebagai ketua MUI Riau, selalu melibatkan ormas dalam setiap kegiatan. Ia juga menjelaskan terkait tuduhan MUI Riau yang pergi plesiran ke Kepri.
"Saya tidak ikut ke Kepri. Tapi saya jelaskan. Di Batam itu, posisi MUI Batam dalam sertifikat halal kan bagus, jadi kita ke sana dalam rangka memberikan support. Makanya kita kirim ke sana ketua yang membidangi komisi fatwa. Kemudian untuk yang ke Tanjung Pinang, itu kan tempatnya untuk di provinsi, kita ingin bersinergi dalam rangka program BRK Syariah bisa bersinergi antara MUI Riau dan Kepri, karena wilayah BRK itu kan dua provinsi. Kemudian, bagaimana menjadikan Riau dan Kepri jadi destinasi wisata halal, dimana Riau saat ini di posisi ketiga kita ingin jadi posisi pertama, makanya sertifikat halal ini perlu disosialisasikan ke dua provinsi yang adik beradik ini," paparnya.
Selanjutnya, kegiatan lainnya adalah program gubernur, bagaimana mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah, dimana Riau dan Kepri serumpun Melayu, maka disosialisasikan di Kepri.
"Tanggal 23 nanti kan diresmikan Wapres BRK Syariah, ini kan hasil kerjasama MUI dengan tokoh masyarakat. Jadi kalau saya mengirim tim ke sana (Kepri) ya tidak apa-apa. Dan itu pun dananya terbatas, dan banyak juga dana pribadi, saya pun tidak ikut waktu itu diwakilkan Pak Suhaimi sebagai komisi fatwa, dengan kepala kantor sekum dan bendahara umum," cakapnya lagi.
Maka dari itu, kata Ilyas, ketika ingin mengeluarkan statemen, ormas-ormas haruslah bertabayyun terlebih dahulu.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serba Serbi, Riau |