PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Pekanbaru membahas terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Riau tahun 2023.
Dalam kunjungan kerjanya, Letjen Suharyanto melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Riau, Rabu (7/6/2023) di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru.
Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Riau Syamsuar dan seluruh Forkopimda Riau, serta bupati/walikota se-Riau melalui virtual.
Letjen Suharyanto mengingatkan ancaman bencana Karhutla tahun 2023 di Provinsi Riau. Karena BMKG sudah memprediksi tahun ini musim kemarau lebih panjang dibandingkan dua tahun terkahir. Sehingga dikhawatirkan ancaman kebakaran lahan bisa lebih meluas.
"Kondisi ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia malu lagi, ada asap di Singapura, ada asap di Malaysia sampai ke Australia, kita malu," tegas Letjen Suharyanto.
Karena itu, lanjut dia, Presiden Joko Widodo selalu memberikan arahan terkait pengendalian Karhutla, agar kejadian kebakaran lahan tahun 2015 tidak terulang kembali di Provinsi Riau.
"Jangan sampai tahun 2023 ini kejadian (Karhutla) tahun 2015 terjadi lagi di Provinsi Riau. Kita masih ingat tahun 2015 itu terjadi kebakaran besar, salah satu provinsi yang kebakaran cukup besar adalah Riau," tukasnya.
Pada kesempatan yang sama Letjen TNI Suharyanto juga meminta daerah yang rawan karhutla untuk rutin melaksanakan apel kesiapsiagaan.
"Kepada provinsi, lakukan apel kesiapsiagaan secara rutin setiap minggu. Karhutla ini menjadi atensi langsung Presiden, maka dari itu jangan lengah," kata Kepala BNPB.
Kemudian, tak hanya apel, juga harus dilakukan patroli secara rutin. Dilaksanakan memantau prediksi cuaca, titik-titik panas, dan tinggi muka air tanah gambut yang dikeluarkan oleh BMKG, BRIN, KLHK, dan BRGM.
"Yang tak kalah penting, Identifikasi kebutuhan dan pastikan kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik operasi darat dan udara. Jika diperlukan segera minta dukungan pemerintah pusat," cakapnya lagi
Meningkatkan koordinasi pentahelix atau multipihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan agar penanganan karhutla efektif dan efisien.
"Kemudian, kita minta dilakukan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan," tukasnya.
Rapat ini diikuti langsung oleh Gubernur Riau, anggota Komisi VIII DPR RI, Forkompimda, dan diikuti oleh Bupati Walikota se Riau via zoom.
Penulis | : | Amin/Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Riau, Lingkungan, Pemerintahan |