PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyambut kedatangan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kubu Syahril Abubakar atau versi Mubes Dumai, Kamis (12/10/2023). Pertemuan itu membahas soal dualisme di lembaga adat itu yang tak kunjung selesai.

Dualisme di tubuh LAMR ini menjadi pelik lantaran LAMR kubu Raja Marjohan Jusuf seolah dilindungi oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Bahkan, juga mendapatkan dana hibah ketika kedua belah pihak sedang bersengketa.

"Sebagaimana yang kawan-kawan maklumi, bahwa LAM ini kan sudah terbelah sejak April tahun 2022. Artinya ada sebagian yang membuat LAM baru, dan kebetulan mereka ini memang didukung oleh Gubernur Riau Syamsuar dengan tuduhan kita sudah melanggar AD/ART," kata Syahril.

Sehingga LAMR kubu Syahril ini  dimusdalubkan, dengan peserta tidak lebih dari 5 kabupaten/kota. Sementara, kata Syahril, LAM itu 12 kabupaten/kita.

"Artinya tak kuorum. Tapi mereka tetap buat, tetap jalan," kata Syahril.

Menurut Syahril, pihaknya telah melakukan mekanisme sesuai AD/ART dan sudah menggelar Mubes juga pada bulan April serta didukung oleh 8 Kabupaten/Kota. Artinya, secara kuantitas lebih banyak.

"Tapi ini semua karena ada campur tangan penguasa, jadi tetap diakui, alasannya gubernur sudah mengukuhkan dan diberi fasilitas kantor besama penggunaan dana hibah. Sementara di dalam Pergub Nomor 1 tahun 2022 dikatakan bahwa bagi organisasi yang sedang berkonflik tidak boleh mencairkan anggaran," jelasnya.

Namun meski persoalan dua kubu LAMR ini masih berlangsung, anggaran tetap diberikan ke kubu Marjohan Yusuf. Syahril menduga telah terjadi pelanggaran terhadap Pergub.

"Tapi Dinas Kebudayaan sudah mencairkan anggaran. Artinya telah terjadi pelanggaran. Karena Pergub adalah produk Pemprov, makanya kami mengadu ke Komisi I karena membidangi hukum dan pemerintahan," kata Syahril.

Syahril mengungkap, sisa hibah untuk LAMR ketika dirinya menjadi ketua sebelum terjadi konflik ini masih ada Rp3,5 miliar. "Yang sisa kami saja dulu Rp3,5 miliar pada tahun anggaran 2022, yang sekarang untuk tahun anggaran 2023 saya tidak tahu, ada yang bilang Rp8 miliar tapi saya tidak tanya lebih lanjut, jadi tidak tahu jugalah," katanya.

Syahril ingin agar persoalan LAMR ini benar-benar diselesaikan dan sementara proses itu, Pemprov jangan memberikan hibah dan fasilitas lain. Ia menegaskan, tidak bisa bermain-main di sebalik kekuasaan.

"Ini kan kerja kawan-kawan kita ni mengepit kepala harimau istilah Melayunya. Kalau harimaunya mati macam mana? Apalagi harimaunya sudah mengundurkan diri saat ini," kata dia.

Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim yang menerima langsung kedatangan rombongan LAMR versi Mubes Dumai menyebut, menerima secara terbuka siapapun yang datang untuk mengadu.

Kata Eddy, rombongan Syahril Abubakar ke Komisi I untuk melaporkan kondisi LAMR itu sendiri. Dari pemaparan saat pertemuan, sampai saat ini belum ada keputusan mana LAMR yang legal dan tidak legal.

"Masih berproses. Kami sebagai wakil rakyat tentu menerima kunjungan yang dilakukan datuk-datuk dari LAMR Mubes Dumai itu, sambil juga kita menerima banyak pandangan dan masukan terkait kisruh yang ada tentang LAMR ini," kata Syahril.