Gubernur Riau Syamsuar (tengah) mengaku belum mengetahui pasti berapa total Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dikucurkan pusat untuk Provinsi Riau. Foto: Satria Yonela Putra
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau Syamsuar mengaku belum mengetahui pasti berapa total Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dikucurkan pusat untuk Provinsi Riau.
"Belum tahu nih. Belum jelas mereka (pusat) nanti akan berdasarkan jumlah luas, produksi atau apa dalam pembagian DBH sawit," kata Syamsuar dijumpai usai menghadiri Siexpo, Selasa (8/8/2023).
Ia mengatakan, bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk dari Menteri Keuangan terhadap kepastian penghitungan DBH tersebut.
Gubernur mengakui, bahwa memang pemerintah pusat meminta masukan kepada daerah-daerah terhadap hal itu.
"Harapan kita mereka seimbang lah memberikan dana ke kita. Sehingga nanti kita bisa mengurus jalan-jalan di usaha perkebunan petani di sawit. Kan itu berpengaruh tu," cakapnya.
Syamsuar mengatakan, dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah terkait Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Indonesia, Pemprov Riau menyambut dengan baik.
Syamsuar berharap DBH Sawit dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau terutama untuk memacu pembangunan.
Apalagi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Ada sekitar 4 juta hektare kebun kelapa sawit di Negeri Lancang Kuning.
"Alhamdulillah PP Nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil telah terbit, InsyaAllah akan meningkatkan pendapatan pada APBD kita. Tentunya akan bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan," ungkapnya.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |