PEKANBARU (CAKAPLAH) - Alokasi Dana Desa (ADD) baik yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Dana Desa maupun yang diberikan kabupaten berupa Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Riau cukup besar.

Namun dana yang cukup besar perlu pengawasan agar dapat dikelola dengan baik sesuai petunjuk yang telah diberikan kepada masing-masing desa, sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk kemajuan desa yang ada di Provinsi Riau.

Demikian disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2023 tingkat regional pada Pemerintah Provinsi Riau di Aula Lantai III BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Jumat (11/8/2023).

"Penggunaan dana desa ini diharapkan oleh pemerintah agar terjadi percepatan pembangunan desa, karena desa adalah unjung tombak yang menjadi perhatian. Karena jika maju desa, maka majulah Indonesia," kata Gubri.

Gubri menyebutkan, dana desa merupakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara RKUN ke Rekening Kas Daerah (RKD) dan tercatatkan di RKUD.

Dana ini diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

"Kemudian ADD, merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam Anggaran Pendpatan Belanja Daerah (APBD) melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD)," ujarnya.

Penggunaan ADD juga telah tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana ADD.

Sedangkan BKK merupakan bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

"BKK Pemerintah Riau berasal dari APBD provinsi yang telah dilampirkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa," terangnya.

Untuk itu, Gubri berpesan agar pembangunan desa dengan menggunakan anggaran yang telah disalurkan tersebut terus dikawal agar desa semakin maju.

"Kami berhadap dana desa yang dikucurkan pemerintah dapat dimaksimalkan, sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan desa yang ada di Provinsi Riau," pesannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Riau, Djoko Edy Imhar mengatakan, untuk besaran BKK dari Pemprov Riau ditentukan dari jenis Badan usaha milik desa (BUMDes) nya, dimana semakin maju BUMDes nya maka semakin besar anggaran yang diberikan.

"Besaran BKK yang diberikan Pemprov Riau ke desa berbeda-beda, namun jika dirata-ratakan setiap desa besarannya Rp175 jutaan pertahun. Sedangkan untuk bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat kami tidak mengetahui, karena dananya langsung ditransfer dan tidak melalui kami," katanya.