BANGKINANG (CAKAPLAH) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kampar mempertanyakan penerbitan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Kampar karena penerbitannya diduga sarat permainan.

"Saya mengendus adanya permainan atas rekomendasi yang dikeluarkan dinas atau instansi untuk mendapatkan sertifikasi ISPO di Kabupaten Kampar," ujar Bupati LIRA Kampar, Ali H, Ahad (3/9/2017) di Bangkinang.

Dikatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, wajib dilakukan mandatori atau sukarela (poluntary).

Permentan Nomor 11 tahun 2015 juga mengatur pengolahan sertifikasi ISPO, bertujuan memastikan perusahaan dan usaha perkebunan kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

Menindaklanjuti hal itu, berdasarkan kajian dari organisasi perangkat daerah (OPD) bupati/Walikotwalikota dan gubernur menandatangani surat rekomendasi pemerintah daerah untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

Masa berlaku sertifikasi ISPO ini selama 5 tahun dan satu tahun sebelum berakhir perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan kepada komisi ISPO.

Untuk diketahui, Lampiran Permentan No 11/permentan/OT.140/3/2015 tertanggal 18 Maret 2015 antara lain berbunyi, bahwa dokumentasi kegiatan pembukaaan lahan tanpa bakar ditetapkan dari tahun 2004. Pembuatan sistem drainase terasering bagi lahan dan kemiringan tertentu, penanaman tanam penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan atau degradasi tanah.

Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan dan kewajiban tercantum dalam izin lingkungan atau AMDAL/RKL-RPL sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Perusahaan perkebunan dilarang membuka lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak sampai dengan 500 meter tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai di daerah rawa, 100 meter dari kiri kanan sungai besar, 50 meter kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dan tepi jurang, 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. "Apabila kegiatan penanaman seperti tersebut diatas tidak dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada institusi yang berwenang," tegas Ali.

"Saya sangat yakin jika memang penerapan prinsip dan kriteria memang diberlakukan di setiap perusahaan, berkemungkinan sulit bagi perusahaan mendapatkan sertifikat ISPO dari kementerian Pertanian RI," imbuhnya.

Untuk itu, kata Ali, DPD LSM LIRA Kabupaten Kampar akan menelusuri secara serius persoalan ini hingga tuntas, agar penerapan pemberian sertifikasi ISPO ini sesuai dengan prinsip dan kriteria yang telah ditentukan.

Seperti diketahui, Indonesian Sustainable Palm Oil System(ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar, dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. ISPO merupakan standar nasional minyak sawit pertama bagi suatu negara, dan negara lain kini mencoba mempertimbangkan untuk mengimplementasikan standar serupa di antara produsen minyak sawit.