PEKANBARU (CAKAPLAH) - Inspektorat Pekanbaru siap melakukan pemeriksaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Radinal Munandar jika ada perintah dari pimpinan.

Hal ini disampaikan Inspektur Inspektorat Iwan Simatupang menanggapi adanya desakan soal pemeriksaan kepada Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Radinal Munandar terkait polemik Retribusi Parkir yang dinilai masyarakat banyak ditemukan kejanggalan dan tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran.

"Tentu kalau ada harapan terkait hal itu boleh-boleh saja ya," ujar Iwan Simatupang, Kamis (9/10/2023).

Namun sebelum melakukan itu tentu harus ada perintah dari pimpinan dalam hal ini kepala daerah. 

"Kalau harapan boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada perintah atau surat yang masuk ke kita bagaimana. Kalau gak ada ya gimana. Kita kan bukan penyidik, jadi beda ya, bisa dibedakan itu," ucapnya.

Dan kalaupun ada surat permintaan juga tentu harus dilihat dari mana surat itu masuk. Dan tentu dilihat kembali suratnya dari siapa dulu. 

"Kalau memang ada laporan atau perintah dari pimpinan ya bisa, kan perintah belum ada, surat juga belum ada," ucapnya.

Dikatakan Iwan, untuk soal perparkiran BLUD juga punya aturan sendiri. 

"Jadi mestinya pimpinnya di OPD itu dulu yang mengevaluasi. Yang tahu kan itu sebenarnya OPD-nya dulu kan. Dan kalau soal pemeriksaan kepada terkait, tentu kita harus ada arahan pimpinan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Polemik Retribusi Parkir yang dinilai masyarakat banyak ditemukan kejanggalan dan tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran, membuat Pemerhati Sosial Assyari Abdullah angkat bicara.

Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Radinal Munandar pun diminta untuk diperiksa secara khusus oleh Inspektorat.

Mangkirnya Radinal Munandar setiap kali diundang rapat oleh tim evaluasi yang dibentuk Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru itupun menjadi catatan khusus bagi pejabat sekelas Esselon IV.

“Masa sekelas pejabat Esselon II dan III yang mengundang rapat, Kepala UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru Radinal Munandar berani tak datang. Ini kan sebuah penghinaan,” ujar Assyari Abdullah yang juga Dosen Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Kamis (09/11/2023).

Kata Assyari, tidak ada alasan bagi Radinal Munandar untuk tidak hadir dalam rapat evaluasi yang nantinya akan mempertanyakan penggunaan anggaran di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perparkiran Dishub Pekanbaru. Apapun alasannya, meskipun jika dalam kesehariannya Radinal memiliki kesibukan mestinya memenuhi panggilan.

“Emangnya pejabat yang mengundang apa tidak memiliki agenda lainnya. Tentu kan tidak. Jika Radinal Munandar mangkir datang rapat tentu ada penyebab. Bisa jadi yang bersangkutan tidak hadir karena ada yang beking,” tegasnya.

Lanjut dia, dalam penggunaan anggaran retribusi parkir yang dipungut ke masyarakat, tentunya BLUD Perparkiran harus bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

“Apalagi yang dipungut ini uang rakyat. Setiap berhenti di lokasi gedung bangunan atau badan jalan umum, masyarakat di pungut parkir. Ini uang rakyat, jangan seenaknya saja menggunakan uang tanpa ada laporan ke mana uang itu digunakan,” cakapnya.

Ia pun menyarankan, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun untuk segera mengambil langkah tegas kepada para pejabat yang nantinya malah merusak citra Muflihun sebagai Pj Walikota Pekanbaru.

“Karena polemik retribusi parkir ini yang selalu disalahkan Pj Wako. Bukan malah pejabat di Dishub atau Kepala UPT Perparkiran. Kalau perlu pejabat seperti ini harus diistirahatkan. Jangan sampai malah memberikan contoh yang buruk,” pungkasnya.