PEKANBARU (CAKAPLAH) - Fenomena menarik terjadi di Pemilu 2024 di Provinsi Riau. Dimana beberapa kepala daerah yang menjabat sebagai ketua partai di Kabupaten/Kota berhasil membuat partainya menguasai DPRD.

Beberapa kepala daerah di Riau yang berhasil memenangkan partainya antara lain Walikota Dumai yang juga merupakan Ketua Nasdem Dumai, Paisal.

Nasdem berhasil menang di Dumai memutus dominasi Demokrat di periode sebelumnya.

Selanjutnya, Bupati Pelalawan yang juga Ketua DPD PDI P Riau Zuksi Misran juga berhasil memenangkan partainya di DPRD Pelalawan. Memutus bayang bayang Golkar yang menang sebelumnya.

Di Rokan Hilir, Bupati Afrizal Sintong yang juga ketua DPD II Golkar Rohil juga berhasil memutus dominasi PDI P dan menghantarkan Golkar jadi jawara di daerah tersebut.

Di Indragiri Hulu, meski bukan ketua partai namun Bupati Rezita Meylani yang merupakan istri dari mantan Bupati Inhu dua periode yang kini menjabat Sekretaris DPW Nasdem Riau mampu memutus dominasi Golkar dan memenangkan Nasdem di dserah tersebut.

Hal yang sama juga berlaku di Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra mampu memenangkan partai besutan Prabowo tersebut menang, lagi-lagi memutus dominasi Golkar.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Riau (UIR) Dr Panca Setya Prihatin kepada CAKAPLAH.com mengatakan fenomena ini merupakan hasil dari kepala daerah yang memiliki dua peran. Selain peran sebagai kepala daerah itu sendiri, juga peran sebagai jabatan politik.

"Kenapa disebut jabatan politik, karena proses pemilihan mereka itu melalui proses politik. Maka ketika ada kontestasi politik yang korelasinya kekuasaan, sudah otomatis mesin partai akan lebih mudah digerakkan. Karena kekuasaan itu memiliki kewenangan. Kewenangan itu bisa memiliki pengaruh. Pengaruh ini bisa dalam dua hal, apakah dengan cara represif atau paksaan atau persuasif atau ajakan," katanya.

Jika dilihat pada konsep tersebut, kata Panca Kepala daerah yang merupakan ketua partai akan lebih mudah memenangkan partai tempatnya memimpin.

"Itu akan lebih mudah, karena dia akan mudah memobilisasi sumber sumber kekuatan. Misalnya menggerakkan partai politik. Kemudian dengan kekuasaannya untuk mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang seolah olah diterjemahkan dari pemerintah tapi terselip kepentingan politik, itu bisa dilakukan," katanya.

Ia mengatakan, hal ini sama dengan sebutan cawe cawe. Dimana ada kekuatan kekuasaan yang bisa digunakan untuk mengerahkan semua kepentingan politik.

"Karena ini kaitannya kalau berpotensi memang berkaitan dengan keamanan kekuasaan. Karena di DPRD nanti (banyak) yang sejalan dengan kepentingan kekuasaan maka akan lebih mudah untuk mengakses segala macam kepentingan," katanya.

Lebih jauh, ia mengatakan, peran kepala daerah mengendalikan partai memiliki peran penting, punya potensi besar mendorong perannya baik formal atau tidak untuk digerakkan.

"Jadi kalau kita lihat perannya ada di kepala daerah, karena yang berhasil menang itu lintas partai, ada Golkar, Gerindra, Nasdem. Jadi bukan partai nya, tapi peran kepala daerah yang jadi ketua partai tersebut," tukasnya.