(CAKAPLAH) - Serangkaian uji coba nuklir dan rudal Korea Utara membuat kas anggaran yang disebut dana lumpur yang dikendalikan oleh pemimpin Kim Jong-un hampir kosong. Hal ini membuat pemimpin tertinggi negara tersebut harus mencari cara baru untuk tetap menghidupkan ekonomi rezim Korut.

Dua sumber anonim China yang terhubung dengan elite penguasa Korut melaporkan bahwa uang yang diwariskan oleh ayah Kim Jong-un tersebut, hampir habis.

Mereka juga mengatakan, kekurangan dana menjadi faktor negara itu untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan dengan harapan langkah itu akan mendorong perekonomian negaranya.

"Karena pengeluaran Kim Jong-un yang mahal, dana yang diwariskan dari ayahnya Kim Jong Il sudah habis," kata salah satu sumber seperti dilansir dari Asian Correspondent, Jumat (26/1/2018).

Kim berharap keputusan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin akan membantu Korut-Korsel memperbaiki hubungan sehingga kesengsaraan mereka bisa diminimalisasi.

"Gerakan hangat Korut terhadap Korsel memiliki maksud mendasar yaitu menggunakan olimpiade sebagai terobosan untuk kesulitan keuangan mereka," ujar sumber lainnya.

Menurut sumber tersebut yang mengaku kenal baik dengan elite Korut, kurangnya dana bukanlah rahasia lagi dan sudah dibahas di antara eksekutif tinggi pemerintah. Sebagian besar uang dikeluarkan untuk pengembangan senjata baru.

"Kami dapat berspekulasi bahwa dia menghabiskan banyak uang untuk uji coba rudal dan nuklir yang dia lakukan. Sebagian besar dana berasal dari dana lumpur itu," ujar sumber.

Korut telah melakukan empat uji coba nuklir dan hampir 20 uji coba rudal selama tujuh tahun masa pemerintahan Kim Jong-un. Dia juga banyak menghabiskan uang untuk proyek pembangunan seperti lingkungan Jalan Ryomyong di Ibu Kota Pyongyang dan resor ski Masikryong di Provinsi Kangwon.

Penolakan Kim untuk mengakhiri program nuklirnya menyebabkan sanksi internasional yang melumpuhkan ekonomi dan memotong akses terhadap mata uang asing ke negara itu. Dewan Keamanan PBB juga telah mengadopsi resolusi yang melarang negara mana pun untuk menerima pekerja dari Korea Utara.