(CAKAPLAH) - Anggota Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan ke kantor Zamrud, BOB PT BSP-Pertamina Hulu. Mereka diterima GM BOB PT BSP-Pertamina Hulu, Riry Wurestya Hady, Selasa (13/3/2018).

Tampak juga hadir Plt Bupati Siak Drs Alfendri, Direktur Hulu Pertamina Syamsul Alam, Direktur Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi dan Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako Bismantoro Prabowo. Termasuk juga Dinas ESDM Provinsi Riau, serta jajaran JMC dan BOB PT BSP-Pertamina Hulu.

Sementara dari rombongan anggota Komisi VII DPR RI yang berjumlah berjumlah 15 dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu. Selain rombongan itu turut juga hadir Sekjen Migas Kementrian ESDM RI, SKK Migas dan dari Kementrian LHK RI.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Siak, Drs Alfendri, dalam sambutannya berharap kepada anggota Komisi VII DPR RI dapat membantu masyarakat Riau khususnya Kabupaten Siak dengan tetap merekomendasikan perpanjangan kontrak BOB PT BSP Pertamina Hulu yang akan berakhir tahun 2022 mendatang.

Sementara itu, GM BOB PT BSP- Pertamina Hulu, Riry Wurestya Hady, memaparkan situasi dan kondisi tentang kegiatan dan operasional BOB PT BSP-Pertamina Hulu selama ini.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengakui kondisi lifting Migas (minyak bumi dan gas) terus mengalami penurunan. Menurutnya ini adalah ciri dari sektor Migas. Menurut Gus Irawan, hal ini bisa disiasati melalui investasi untuk menemukan sumber-sumber sumur baru.

Ketua Komisi VII ini juga menyebutkan, pemerintah seharusnya bisa concern melakukan investasi di Sektor Migas, karena potensi yang dimiliki untuk menghasilkan Sumber Daya Migas masih sangat besar.

“Sesungguhnya dipusat itu kita memiliki lembaga-lembaga pembiayaan yang setidaknya bisa memberikan modal, tetapi tidak ada di sini. Kenapa kita akan mendorong pemerintah dan mengawal kegiatan di sini, supaya lifting migas bisa meningkat,” ucapnya.

Terkait lokasi sumur migas yang berada dalam kawasan Taman Nasional Zamrud, dikatakan Gus Irawan, Komisi VII DPR RI sangat perhatian dengan keadaan lingkungan Taman Nasional ini.

“Lingkungan kita jaga, konservasi ekosistem juga kita dukung, tetapi jangan sampai potensi Sumber Daya Alam yang ada di situ, tidak bisa dieksploitasi. Karena sumber daya ini juga untuk kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.

Direktur Hulu Pertamina, Syamsul Alam, mengucapkan terimakasih atas masukan dan support dari penyampaian Komisi VII DPR RI. Syamsual Alam juga mengakui aktivitas pengeboran pada saat tiga atau empat tahun terakhir di BOB ini sangat kecil dan menjadi perhatian dari pihak manajemen Pertamina.

“Dilihat dari beberapa kronologisnya dapat diketahui, penururunan hasil produksi BOB itu bukan menyangkut dengan penurunan harga minyak. Namun ada beberapa hal seperti perizinan di beberapa daerah atau lokasi yang belum keluar izinnya dari pihak terkait” ujar Syamsul Alam.

Ia mengakui Pertamina masih komit untuk mengelola blok ini dengan baik. Dan ia berharap kepada GM BOB PT BSP-Pertamina Hulu agar terus melakukan komunikasi dengan pihak LHK untuk membicarakan kemungkinan kemungkinan mendpatkan izin pengeboran di daerah yang belum mendapatkan izin.

Sementara Riki Heriansyah salah satu komisaris di PT BSP mengatakan, saat ini pihaknya konsentrasi untuk memperpanjang kerjasama dengan pertamina, menyusul akan habisnya masa kontrak pada 2022 nanti.

"Sesuai dengan arahan komisi VII DPR RI bahwa BOB, BSP dan Pertamina akan dijadikan model buat daerah lain di Indonesia. Apalagi ini dikelola oleh putra-putra terbaik daerah, khususnya Riau,"ucapnya.