PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau akhirnya mengembalikan kelebihan bayar pengadaan peralatan komputer sebesar Rp2 miliar ke kas daerah. Kelebihan bayar itu ditemukan dari audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau.

"Kelebihan bayar sudah diselesaikan. Sudah dikembalikan dua hari lalu (ke kas daerah)," ujar Kepala Disdik Riau, Rudyanto, saat ditemui di acara sosialisasi pengelolaan dana sekolah di Kejaksaan Tinggi Riau, Jalan Arifin Achmad, Kamis (15/11/2018).

Sebelumnya, kata Rudyanto, pihaknya telah memberikan jawaban atas temuan kelebihan bayar itu ke BPK Riau. "Terakhir dijawab, minta harus disetorkan dan kita setor," ucapnya.

Sebelumnya, BPK menemukan adanya persoalan kelebihan bayar sebanyak Rp2 miliar, dalam proyek pengadaan peralatan komputer ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2017/2018 di Disdik Provinsi Riau. Dana itu diminta dikembalikan.

Kepala Kejati Riau, Uung Abdul Syakur SH MH, menyebutkan, jika ada rekomendasi BPK untuk mengembalikan kelebihan bayar, maka diminta untuk menindaklanjutinya. Kalau tidak, Kejati akan menyelidiki kasus itu.

"Temuan itu kan ada mekanismenya lagi. Kalau memang kelebihan bayar, kita minta untuk segera kembalikan. Kalau tidak ada itikad (mengembalikan) akan kita selidiki karena sudah masuk korupsi," ucap Uung belum lama ini.

Untuk diketahui, proyek pengadaan peralatan komputer UNBK 2017/2018 ini menelan anggaran sebesar Rp10,83 miliar. Dananya bersumber dari APBD Riau 2017. Proyek ini diadakan oleh Dinas Pendidikan Riau. Hal itu sengaja diadakan untuk mendukung pelaksanaan UNBK tingkat SMA di Riau.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT BMd. Hal tersebut tertuang dalam surat perjanjian kontrak Dinas Pendidikan dengan PT BMd tertanggal 13 November 2017 dan adendum tanggal 4 Desember 2017.‎
 
Dalam pengerjaannya, terdapat selisih harga antara jenis lisensi produk yang harusnya dibeli dengan lisensi produk yang terpasang. Harusnya, berdasarkan data tayang e-katalog menggunakan lisensi education, namun yang dipasang adalah lisensi reguler. Selisihnya Rp2.069.424.000.
    
Hasil pemeriksaan atas dokumen paket e-katalog untuk tiga jenis lisensi produk faronics tersebut, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Riau membeli lisensi produk yang tidak diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) UNBK.‎

Ketiga jenis produk faronics yang dipesan berdasarkan arahan dari pihak yang terafiliasi dengan penyedia tersebut, merupakan jenis produk reguler. Sementara pada data tayang e-katalog LKPP, pada saat yang sama tersedia lisensi produk faronics untuk pendidikan (education) dengan harga yang lebih murah.

Menurut BPK, hal tersebut terjadi karena Kepala Disdik Provinsi Riau, tidak cermat dalam mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinasnya.

Kemudian, pejabat pembuat komitmen (PPK) dinilai tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, dan menyerahkan seluruh penyusunan pemaketan e-purchasing kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta operator kegiatan.
 
Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) juga dinilai tidak cermat dalam menilai hasil pekerjaan penyedia barang dan jasa. Begitu juga dengan PPTK, yang dinilai tidak cermat dalam mempersiapkan administrasi pembayaran.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Disdik Provinsi Riau. Diketahui, Disdik Provinsi  Riau dipimpin oleh Rudyanto.

BPK juga memerintahkan Kepala Disdik Provinsi Riau untuk meminta pertanggungjawaban kepada PPK, PPHP dan PPTK atas kelebihan pembayaran sebesar Rp2,069 miliar, dengan menyetorkan ke kas daerah. BPK juga  menginstruksikan PPK untuk menagih denda keterlambatan sebesar Rp86,873 juta dan disetorkan ke kas daerah.