PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengumpulkan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas). Untuk itu, pemerintah meminta BAZNas juga dapat mengelola zakat ASN sebaik mungkin.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution, usai membuka rapat koordinasi (Rakor) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Kamis (11/4/2019), di Hotel Pesona Pekanbaru.

Wagubri yakin pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNas terstruktur dengan baik. Pembayaran zakat sebaiknya ditunaikan melalui BAZNas yang telah dibentuk oleh pemerintah.

"Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin. Lembaga pengelolaan zakat juga harus akuntabel, yaitu amanah terhadap kepercayaan yang diberikan oleh muzakki (pemberi zakat) dan juga amanah dalam mendistribusikannya kepada mustahiq (penerima zakat), dalam arti tepat sasaran dan tepat guna," cakapnya.

Mantan Komandan Korem 031 Wirabima ini menyatakan, Pemprov Riau mendukung sepenuhnya setiap kegiatan yang dijalankan oleh BAZNas Provinsi Riau, terutama dalam hal pengumpulan zakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya instruksi perdana Gubernur Riau tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) ASN dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkup Pemprov Riau.

"Lahirnya instruksi Gunernur Riau ini dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat yang selama ini dirasakan kurang maksimal. Kita berharap dengan adanya kebijakan membayar zakat untuk ASN, saya dengan Pak Syamsuar sepakat untuk mengajak seluruh ASN Pemprov Riau membayar zakat. Apalagi zakat merupakan kewajiban. Harapannya, dengan adanya zakat ini bisa membantu fakir miskin dan rakyat yang tidak mampu," sambungnya.

Sementara itu, Ketua BAZNas Riau, Yurnal Edward, mengatakan bahwa sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNas telah memberikan kontribusi dalam pembangunan. Begitu besar peran BAZNas sebagai pengelola zakat membantu fakir miskin dan orang yang tidak mampu secara lahiriah maupun bathiniyah.

Untuk itu, lanjut dia, dengan adanya UPZ di masing-masing OPD Pemprov Riau melaporkan secara rinci pengumpulan zakat pada OPD tersebut, dan diteruskan ke BAZNas Riau.

"Tahun 2019 ini merupakan gerakan kebangkitan zakat di Provinsi Riau. Hal ini dimulai dari Pemerintah Provinsi Riau, sehingga bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam menunaikan rukun Islam ketiga ini," kata Yurnal.

"BAZNas berharap tidak ada alasan bagi ASN tidak menjalankannya. Apalagi ini merupakan amanah Undang-Undang dan Instruksi Gubernur Riau. Karena dengan pengumpulan dan penyaluran zakat ini bisa bermanfaat bagi yang masyarakat membutuhkannya," lanjutnya.