PEKANBARU (CAKAPLAH) - Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Emrizal Pakis, menyorot sektor perdagangan yang tidak masuk daloam 5 prioritas pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun ke depan.

Pemprov Riau dibawah kepemimpinan Gubernur Syamsuar dan Wagub Edy Natar Nasution hanya memprioritaskan sektor industri, pariwisata, pertanian, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Lebih baik jika perdagangan juga masuk ke dalam prioritas Gubernur Riau. Perdagangan ini adalah bagian yang perlu diperkuat juga selain lima prioritas itu," kata Emrizal saat Forum Konsultasi Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2021, Rabu (19/2/2020).

"Bisa dikatakan pertanian adalah produsen. Dari produsen itulah diolah menjadi industri, dan akan masuk ke konsumen, setelah di konsumen ada infrastruktur perdagangannya, disitulah sebagai interaksi dari produksi ke konsumen," jelasnya.

Lanjutnya, jika dilihat pertumbuhan ekonomi Riau masih sebesar 2,93 persen dengan menggunakan data migas. Jika dilihat dari indikator non migas, pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 5,22%.

"Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang hanya sebesar 4,7%, ada terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebesar 2%," lanjutnya.

Selain itu, jika dilihat migas yang sekarang memang terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah dibandingkan non migas.

"Untuk migas di Riau sekarang cuma tinggal 300 ribu barel produksinya per hari. Di bandingkan dengan dulu Riau memang tinggi sebesar 1 juta barel perharinya, otomatis produksi dan pertumbuhan ekonomi Riau menjadi turun," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan semua yang disampaikan oleh Emrizal Pakis memang benar, apalagi yang menyangkut dengan produksi migas di Riau sekarang.

Diberitakan sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2021, Kamis (18/2/2020) di salah satu hotel Pekanbaru.

Rencana awal RKPD 2020 sendiri yang mengusung tema "Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi" ini dihadiri para tokoh masyarakat, akademisi, tenaga profesional, paguyuban dan lainnya untuk mendapatkan saran dan masukan terhadap rencana kerja tahun depan.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan forum konsultasi publik RKPD ini bagian perencanaan pembangunan tahun 2021. Karena salah satu perencanaan harus dilakukan konsultasi publik.

"Jadi apa yang akan kita lakukan 2021 kita sampaikan kepada perwakilan masyarakat, sehingga kita bisa mendapat masukan dari tokoh masyarakat dan perguruan tinggi," katanya.

Karena itu, Syamsuar berharap masyarakat juga bisa memberikan masukan secara online yang telah dipersiapkan Bappeda Riau.

"Nanti masukan yang disampaikan sesuai dengan program prioritas dan kegiatan strategis, tentu itu bisa menjadi masukan bagi kami untuk menjalani pembangunan daerah ke depan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Syamsuar memparkan rumusan masalah terhadap pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2021 diantaranya soal industri, pertanian, pariwasata, infrastruktur dan sumber daya manusia yang menjadi prioritas Pemprov Riau tahun depan.

Setelah itu, kemudian menyampaikan program prioritas dan kegiatan strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Termasuk kebutuhan program kegiatan dan pendanaan terkait RKPD 2021 itu.

Sedikitnya ada 82 program prioritas dan 405 kegiatan strategis yang membutuhkan anggaran sebesar Rp3,4 triliun lebih. Dengan rincian, untuk pengembangan industri terdapat 8 program dan 47 kegiatan yang membutuhkan pendanaan Rp102,20 miliar.

Kemudian pengembangan pertanian ada 12 program prioritas dan 62 kegiatan strategis dengan total anggaran Rp80,02 miliar.

Lalu pengembangan pariwisata terdapat 12 program prioritas dan 38 kegiatan strategis dengan kebutuhan anggaran Rp44,28 miliar.

Pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan ada 21 program prioritas dan 196 kegiatan strategis dengan total anggaran yang dibutuhkan Rp1,159 triliun.

Terakhir pengembangan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing ada 31 program prioritas dan 62 kegiatan strategis anggaran yang dibutuhkan Rp2,046 triliun.