BANGKINANG (CAKAPLAH) - Sosialisasi tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 yang ditaja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar, Selasa (26/6/2018) di Stanum, Bangkinang menjadi ajang curhat sejumlah pengurus partai politik di Kabupaten Kampar.

Sosialisasi ini dibuka oleh Komisioner KPU Kampar Hasbi yang juga Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi dan dihadiri Komisioner KPU Kampar Dahmizar dan Ahmad Dahlan serta Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira.

Sosialisasi ini diikuti pengurus parpol di Kabupaten Kampar, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerhati Pemilu dan insan pers dari beberapa organisasi pers di Kampar.

Beberapa pengurus parpol mengungkapkan bahwa para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang akan mendaftar di parpol mengaku kesulitan mengurus beberapa dokumen persyaratan administrasi seperti surat yang berkaitan dengan kesehatan, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), akte kelahiran maupun legalisir ijazah.

Selain merasa kesulitan dan tak jarang memakan waktu yang relatif lama, mereka juga mengeluhkan biaya yang mereka nilai tidak jelas ukurannya.

Sementara mereka terus dikejar waktu untuk segera mendaftar dan melengkapi segala berkas karena pada tanggal 4 Juli 2018 nanti parpol sudah mendaftarkan caleg mereka ke KPU Kampar.

Ketua DPD Berkarya Kabupaten Kampar Suroto minta KPU Kampar melakukan koordinasi dengan berbagai instansi tempat mengurus beberapa dokumen seperi Polres Kampar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Pengadilan Negeri. "Kami minta KPU berkoordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Bappilu Partai Hanura Kampar Putra Budiman. Ia juga mengaku bingung dengan persyaratan-persyaratan pengurusan dokumen yang teelalu ribet. "Salah satu syarat SKCK harus ada akte kelahiran. Wajib membawa ijazah SD sampai ijazah terakhir. Korelasi SKCK dengan akte kelahiran itu apa. Karena sudah jelas sebab untuk daya pribadi sudah ada KK dan KTP," katanya.

Sementara itu Pengurus DPC PDI Perjuangan Kampar Wilham Murdianto juga mengungkap sejumlah persoalan dalam mengurus beberapa dokumen.

Kepada KPU Kampar ia minta ada beberapa keputusan hari ini dan aspirasi yang disampaikan pengurus parpol tidak hanya sekedar bincang-bincang.

"Kami berharap KPU mendatangi dan meminta instansi bersangkutan minta pelayanan khusus SKCK, pengadilan dan rumah sakit umum, kami minta semacam jalan tol lah mengingat waktu yang tidak panjang," ulas Wilham.

Dengan demikian, ketika Bacaleg datang ke instansi tersebut pelayanan lebih cepat dan tidak bertele-tele. "Sekarang masih bingung mau kemana dan kemana. Berharap instansi membantu," tegas politisi muda asal Kampar Kiri ini.

Menanggapi keluhan dari pengurus parpol, Komisioner KPU Kampar Hasbi yang juga Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi  mengatakan, pihaknya hari ini langsung melakukan koordinasi  dan pertemuan dengan beberapa instansi terkait dan siap membantu memudahkan kebutuhan Bacaleg.

Hasbi juga menilai bahwa mendesaknya waktu untuk melengkapi persyaratan juga disebabkan karena para Bacaleg masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) yang baru yang seharusnya tidak harus ditunggu karena draft PKPU yang masih diperdebatkan adalah masalah mantan narapidana apakah boleh atau tidak ikut menjadi caleg.

Menurutnya, persyaratan untuk pendaftaran Bacaleg tidak jauh berbeda dengan draft di PKPU terbaru yang bakal disetujui dalam beberapa hari ke depan.

Menurut Hasbi, sebenarnya para Bacaleg sejak lama sudah bisa menggesa mengurus administrasi untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Bacaleg. Hasbi juga memiliki pengurus parpol pro aktif bertanya kepada KPU agar proses pendaftaran bisa lebih jelas.

Sementara itu Komisioner KPU Kampar Divisi Teknis Penyelenggaraan Dahmizar mengaku sejauh ini belum ada  MoU antara KPU Kampar dengan instansi terkait dalam hal pengurusan administrasi untuk Bacaleg.

"Belum ada dan hanya koordinasi awal. Kalau parpol memandang perlu maka kita akan melakukan koordinasi. Bagaimana nanti kita sepakati biaya untuk pengurusan administrasi. Secara spesifik belum kita lakukan namun ini adalah masukan bagi KPU," kata Dahmizar.

Ia membeberkan, sejak jauh hari KPU Kampar telah mensosialisasikan draft syarat-syarat pendaftaran Bacaleg. "Mana yang mengurus sejak lama maka persyaratan mereka telah selesai. Jangan karena belum ada koordinasi kita dengan instansi kawan-kawan tak mau mengurus, jangan setelah koordinasi mau mengurusnya," kata Dahmizar.

Ia juga berharap kepada bacaleg jangan menunggu PKPU yang baru dan jangan menghalangi pengurusan berkas yang lain seperti KTP, legalisir ijazah sebelum KPU Kampar melakukan koordinasi spesifik dan membuat MoU dengan berbagai instansi.

Dikatakan, KPU Kampar sebelumnya sudah menyampaikan kepada parpol bahwa 90 persen PKPU yang terbaru yang masih menunggu pengesahan tidak bakal berubah dari PKPU yang lama. "Kecuali kemungkinan masalah narapidana yang ikut mencaleg," terangnya.

"Ada kawan-kawan yang telah dulu memulai saat ini sah, kami menerima sesuai draft yang telah disampaikan," terangnya.

Dalam pertemuan itu, salah seorang pegawai RSUD Bangkinang Dr Nuraisyah menjelaskan beberapa hal mengenai tata cara pemeriksaan kesehatan dan tarif yang dikenakan kepada masyarakat atau Bacaleg. Menurutnya, tarif yang dikenakan jelas. Namun dalam prakteknya ada kesalahpamahan mengenai penarikan tarif kepada masyarakat atau Bacaleg.