JAKARTA (CAKAPLAH) - Politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman membenarkan adanya penangkapan anggota DPR berinisial ES oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

ES ditangkap di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Maman mengaku berada di rumah dinas Mensos ketika KPK membawa ES. Ia menjelaskan, saat itu, Idrus tengah menggelar acara ulang tahun pertama anaknya.

Acara itu dihadiri pejabat Kemensos, keluarga, dan kolega Idrus, termasuk ES. Mamam mengatakan, ES hadir sekitar pukul 14.00 WIB.
"Sekitar Pukul 15.00 WIB, datang Petugas KPK menemui Mbak ES untuk ikut ke Kantor KPK untuk dimintai keterangan dengan menunjukkan Sprindik," ujar Maman dalam pesan singkat.

"Sekitar pukul 15.15 WIB, ES izin pamit pergi bersama KPK," tambah dia.

Maman menekankan, tidak ada operasi tangkap tangan di rumah dinas Mensos seperti informasi yang beredar. Menurut dia, petugas KPK hanya menjemput ES.

"Sampai sekarang kita belum mengetahui terkait apa ES dijemput oleh KPK. Untuk lebih jelasnya terkait kasus ES kita bisa menunggu keterangan resmi dari KPK," ujar Maman.

"Saya atas nama pribadi turut berduka dan prihatin yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Doa ku kepada ES untuk tetap kuat," tambah dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, di rumah dinas Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, di Jakarta, Jumat (13/7/2018). KPK memastikan, OTT tersebut tidak ada hubungannya dengan Mensos Idrus Marham.

"Tadi setelah kita ikuti ada salah satu pihak yang berada di rumah tersebut, jadi kami amankan di sana dan kami bawa ke kantor KPK. Lokasinya kebetulan ada di sana. Tentu saja setelah kami memastikan bahwa orang yang diduga terlibat dari perkara yang kami tangani ini adalah salah satu yang kami bawa ke KPK," jelas Febri di Gedung KPK Jakarta.

Selain Eni yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar,  sebanyak delapan orang juga turut diamankan terdiri dari staf ahli, supir dan pihak swasta. Tim penyidik juga mengamankan uang sejumlah Rp 500 juta .

"KPK mengamankan uang lima ratus juta rupiah. Kami duga terkait dengan tugas di Komisi VII DPR-RI," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi.

Diduga suap ini berkaitan dengan tugas Komisi VII DPR yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup. Menurut Basaria, pihaknya menemukan bukti-bukti transaksi yang diduga melibatkan salah satu wakil rakyat itu dan pihak swasta.

"Setelah ada informasi dari masyarakat yang kami kroscek ke lapangan, ditemukan bukti-bukti telah terjadi transaksi antara swasta dan penyelenggara negara," ujarnya.

Saat ini, Eni dan delapan orang lainnya itu telah berada di Gedung KPK. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. Rencananya, Sabtu (14/7) besok, KPK akan menggelar jumpa pers terkait penangkapan tersebut.