PEKANBARU (CAKAPLAH) - Momentum Hari Guru Nasional (HGN) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-73 tahun 2018, sebanyak 17.724 guru honorer di Provinsi Riau meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah Negeri (FORGUPAHSN) Riau, Eko Wibowo SPdi kepada CAKAPLAH.com, Ahad (25/11/2018).

Dia mengatakan, saat ini terdapat 17.724 guru honorer di Riau yang terdiri dari, 3.935 guru bantu sekolah dasar, 1.040 guru bantu pendidikan menengah, 37 guru bantu SLB, 5.012 guru bantu provinsi, 2.568 guru honor daerah provinsi dan 5.132 guru komite.

"Momentum HGN tahun ini kita (guru honorer) berharap ada kepedulian dan kepekaan pemerintah pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terhadap 17.724 guru honorer di Riau," harapnya.

Hal itu menurutnya masih banyak guru honorer di sekolah negeri yang mendapat gaji kurang layak. Ada yang gajinya Rp300 ribu sampai Rp2,2 juta, artinya ini masih dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Selama ini gaji guru honor sekola negeri hanya mengandalkan Bosda, itu pun tidak cukup. Makanya kita harap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa memberikan gaji guru honorer ini sesuai UMP/UMK," harganya.

Dia mengatakan gaji dibawah standar itu ada diterima guru honor baik SD/SMP yang tanggung kabupaten/kota dan gaji guru honor SMA/SMK yang ditanggung provinsi.

"Kita sudah pernah sampaikan persoalan ini kepada intansi terkait. Bahkan kita sudah audensi dengan Ketua DPRD Riau dan Komisi V bidang pendidikan. Saat itu mereka menjanjikan tiga poin kesejahteraan guru tahun 2019, pertama gaji sesuai UMP, THR, dan BPJS," paparnya.

Untuk kemajuan pendidikan ke depan, Eko juga meminta agar pemerintah serius memperhatikan gaji guru honorer, sehingga guru bisa nyaman dalam proses belajar mengajar.

"Gaji butuh saja sesuai UMP, masa guru dibawah buruh. Hendaknya gaji kami para pendidik ini jangan dibeda-bedakan dengan buruh, padahal dari sisi waktu sama-sama pergi pagi dan pulang sore," sebutnya.

Padahal menurutnya, yang diharapkan para guru honorer hanya gaji semata. Sedangkan tunjangan bulanan dan jaminan kesehatan tidak ada. Sedangkan tanggung jawab moral guru honorer juga sangat berat.

"Saya kira gaji Rp300 ribu sampai Rp2,2 juga itu zaman sekarang dapat apa. Yang ada pada guru honorer gali lubang tutup lubang agar bisa menafkahi keluarga," ungkap pengurus DPD PGRI Kota Pekanbaru ini.

Selain itu pihaknya juga meminta agar pemerintah pusat untuk merealisasikan janjinya melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019 untuk guru honorer yang berusia 35 tahun.

Hal itu diharapkan setelah perjuangan para guru honorer yang gagal mengikuti seleksi CPNS karena ada syarat batas umur dibawah 35 tahun.

"Kabar pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB akan melakukan rekrutmen PPPK. Untuk kebijakan PPPK saat ini kita sambut baik, karena gaji, tunjangan dan jaminan kesehatan sama dengan PNS, hanya saja tidak ada tunjangan pensiun," tukasnya.