PEKANBARU (CAKAPLAH) - Menyikapi pengembalian Gelar Adat Kehormatan (GAK), Datuk Seri Lela Setia Negara oleh Datuk Letjend TNI (Pur) Syarwan Hamid sebagai bentuk protes kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) yang memberikan GAK kepada presiden Joko Widodo yang dipandangnya tidak sesuai dengan alur patut sehingga merendahkan harkat dan martabat masyarakat Melayu Riau, beberapa hari lalu, Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) menilai sebagai langkah yang tepat.

Ketua Badan Musyawarah PPMR, H. Agus Ramadhan mengatakan, Datuk Syarwan Hamid merupakan anak jati Melayu Riau yang sudah membuktikan dirinya sebagai tokoh yang diperhitungkan di tingkat Nasional, berprestasi di bidang tugasnya sebagai Letjend TNI sebagai Kasospol ABRI, dan menjadi Menteri Dalam Negeri RI, dan berhasil memekarkan 12 Kabupaten/ Kota se Riau yang sekarang sudah dinikmati masyarakat Riau.

Menurutnya, Datuk Syarwan Hamid tidak pernah berhenti memberikan pengabdiannya kepada NKRI, Provinsi Riau khususnya bidang Pendidikan, contohnya, mendirikan SMA Plus, dan Agamanya.

"Nah, pemberian GAK kepada seseorang tokoh, memiliki konsekuensi secara etika dan moral baik kepada LAM maupun kepada tokoh yang diberi gelar. LAM akan selalu memberikan kehormatan kepada tokoh tersebut dan tokoh tersebut akan senantiasa memberikan perhatiannya kepada masyarakat Riau," katanya, Jumat (21/12/2018).

Agus mengatakan, dalam hal ini, LAM Riau memberikan GAK kepada Joko Widodo  tanggal 15 Desember yang lalu dimana Pengurus LAM Riau terkesan tergesa-gesa, belum melakukan kajian yang mendalam atas jasa-jasa Joko Widodo bagi masyarakat Riau, bahkan mengemukakan jasa-jasa yang terkesan dibuat-buat yang tidak ada hubungannya.

"Dan dalam membuat keputusannya LAM Riau tidak pula melalui prosedur alur dan patutnya yaitu melibatkan LAM Kabupate/Kota se Riau. Dari segi waktu, pelaksanaan penabalan GAK tersebut, LAM Riau tidak mempertimbangkan waktu yang tepat. Dalam tahun politik ini, setiap kegiatan akan selalu multi tafsir  bagi masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap LAMR sudah terlibat dalam politik praktis yang akhirnya memecah belah antar kelompok masyarakat," cakapnya lagi.

Ia menambahkan, dampak negatif lainnya terhadap GAK yang diberikan LAM Riau kepada Joko Widodo, menjadi tidak bernilai dan justru melecehkan Joko Widodo sendiri serta sekaligus merendahkan martabat dan harkat masyarakat Melayu Riau atas perlakuan beberapa oknum Pengurus LAM  Riau tersebut. Jadi jelaslah bahwa Pengurus LAM Riau telah melanggar kaidah adat kehormatan Melayu Riau.

"Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka PPMR mendesak LAM Kabupaten/Kota se Riau untuk mengadakan Musdalub meminta pertanggungan jawaban atas tindakan Pengurus LAM Riau tersebut sekaligus mengganti Kepengurusan yang baru, yang diisi oleh personil yang memahami etika adat istiadat Melayu Riau yang bermarwah serta personil yang bersih KKN dan bersih lingkungan," tegas Agus lagi.

Sementara, Ketua Umum PPMR H. Nasrun Effendi mengatakan, bahwa keinginan PPMR adanya Musdalub ini mengatakan bukan pihaknya ingin menjadi pengurus, akan tetapi karena ingin mengawal marwah Riau.

"Kita ini pihak di luar LAM, kita bukan mau jadi pengurus (LAM), kita pemuka masyarakat yang ingin LAM ini bermarwah. Nah, dengan hal pro kontra tersebut, kita mengimbau dari pada ada kelompok pro kontra yang mau berkelahi, lebih baik digelar Musdalub. Nah kriterianya kita ingin kedepan LAM miliki pemimpin yang punya kapasitas," tukasnya.