PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Indra Putrayana mengaku tak kantongi data berapa banyak mobil dinas Pemprov Riau yang dikandangkan karena masih menunggak pajak kendaraan.

Indra beralasan karena pihaknya belum mendapat laporan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. Jikapun ada harus buka satu per satu datanya.

"Belum dapat kami laporannya, tak tahu juga berapa yang belum bayar pajak. Jadi tak bisa juga kita tahu semua karena harus buka satu-satu, karena kita tak tahu mobil-mobil apa yang ditahan," kata Indra kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (17/7/2019).

Dia menyampaikan data mobdin yang belum bayar pajak itu yang lebih mengetahui BPKAD karena mereka yang mengumpulkan kendaraan dinas.

"Tapi persoalannya kan bukan karena belum bayar pajak saja, mungkin ada kebijakan lain, tidak sesuai peruntukannya dan lainnya. Tapi ini kan domainnya BPKAD yang menjawab," tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Riau Syahrial Abdi mengatakan sebagian besar mobil dinas yang masih dikandangkan sebelum cuti lebaran lalu sudah bayar pajak.

"Kendaraan dinas yang kita parkirkan di halaman belakang rumah dinas gubernur Riau itu ada yang sudah bayar pajak dan ada yang belum. Tapi sebagian besar sudah bayar pajak," kata Syahrial.

Namun saat ditanya berapa yang sudah bayar pajak, mantan Penjabat Bupati Kampar ini mengakui tak ingat angka pastinya berapa.

"Tak ingat saya tak pegang data. Tapi mobil operasional itu sebentar lagi akan dibagikan pak Gubernur. Sekarang sedang kita susun per tahun pengadaannya," ujarnya.

Karena itu, Syahrial mengatakan Pemprov Riau telah menyurati kepada OPD untuk mengusulkan kebutuhan mobil operasional secara ril.

"Berdasarkan instruksi pak Gubernur, OPD untuk mengusulkan kebutuhan mobil operasional berapa dan digunakan untuk apa. Itu yang sedang dibuat OPD nanti baru kita serahkan pak Gubernur," terangnya.

Ditanya kapan mobil operasional itu diserahkan gubernur, Syahrial menyatakan pihaknya menunggu usulan kebutuhan dari OPD.

"Penyerahan tunggu usulan OPD masuk semua. Kalau disetujui pak Gubernur baru kita tindaklanjuti," tukasnya.

Untuk diketahui, ada sebanyak 595 unit mobdin yang dikandang di halaman belakang rumah dinas gubernur Riau. Namun 273 unit mobil sudah dikembalikan kepada pejabat yang bersangkutan. Sedangkan sisanya 322 unit masih dikandangkan.

Kemudian dari 322 unit mobdin itu ada sebanyak 31 unit kembalikan diserahkan kepada pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Riau yang belum mendapat kendaraan dinas. Dengan begitu saat ini ada 291 unit mobdin yang masih terparkir di ruang terbuka tersebut.