PEKANBARU (CAKAPLAH) - Massa HMI MPO menggelar demo di DPRD Riau menolak kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS mulai tahun depan. Mereka ditemui Anggota DPRD Riau dari Fraksi Demokrat, Agung Nugroho.

Anggota Komisi V DPRD Riau itu terlihat keluar sendirian dari gedung DPRD Riau untuk menemui massa yang menggelar unjuk rasa. Dihadapan demonstran ia berjanji akan meneruskan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ke DPR RI dan Kementrian Kesehatan agar meninjau kembali kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Kita minta teman-teman di DPR RI dan Kementerian terkait supaya kebijakan ini ditinjau ulang agar tidak memberatkan masyarakat," tegas Agung.

Selain itu, ia melihat banyak keluhan dari masyarakat soal pelayanan di rumah sakit bagi peserta BPJS yang tidak maksimal. Sementara pada pasien umum dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit.

"Kita minta pihak rumah sakit jangan membeda-bedakan dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena faktanya di lapangan memang tejadi ketimpangan pelayanan antara pasien BPJS dengan umum. Kalau ada pasien BPJS mau dirawat di rumah sakit, katanya kamar penuh, minta obat tidak ada," ungkap Agung.

Untuk itu, ia meminta kepada gubernur Riau untuk memecat Dirut Rumah Sakit milik pemerintah jika terbukti tidak melakukan pelayanan yang baik kepada pasien BPJS.

"Kita berjanji akan menyampaikan ke pak Gubernur untuk memecat dan mengganti Dirut RSUD apabila ada pasien BPJS yang tidak dilayani dengan baik dan benar," cakapnya lagi.

Selain itu, politisi asal Pekanbaru ini juga akan meminta kepada gubernur Riau untuk mencabut izin operasional rumah sakit yang tidak melayani pasien BPJS dengan baik. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil rumah sakit pemerintah dan swasta untuk membahas persoalan tersebut.

Setelah mendengar jawaban dari pihak DPRD, massa membubarkan diri dengan tertib.