ROHUL (CAKAPLAH) - Sejumlah organisasi kemahasiswaan di Rokan Hulu menolak keras kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Penolakan tersebut disampaikan saat Focus Group Discussion tentang Kebijakan Penyesuaian Harga BBM yang digelar Forkopimda Rohul di Conventions Hall Masjid Agung Islamic Center Rohul, Jumat (9/9/2022).

Salah satu Organisasi Kemahasiswaan yang menolak kenaikan harga BBM adalah Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Rokan Hulu.

Ketua PC PMII Akbar mengatakan, PMII telah membuat kajian kenaikan harga BBM ini jauh sebelum pemerintah menaikan harga BBM.

Menurutnya pemerintah telah mengorbankan rakyatnya karena tidak mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien serta tindakan koruptif dan keserakahan para mafia.

Akbar menyatakan ada kontradiksi kebijakan pemerintah, dimana disaat upaya pemulihan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter, disaat bersamaan pemerintah justru menaikan harga BBM yang menganggu pemulihan ekonomi karena berdampak langsung kepada orang banyak.

"Kenaikan harga BBM berdampak buruk bagi masyarakat menengah kebawah dan dapat memicu inflasi tinggi serta meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia," ujarnya..

Alih-alih menaikan harga BBM subsidi, lanjut Akbar, pemerintah seharuanya fokus memberantas praktik mafia BBM bersubsidi.

"Setiap ada kenaikan BBM, pemerintah selalu menyalahkan rakyat, subsidi yang dimanfaatkan orang kayalah, tapi kenyataannya banyak juga oknum pemerintah yang tidak memberi contoh, mengisi bahan bakar mereka dengan bahan bakar subsidi," ujarnya.

Merespon persoalan tersebut PC PMII Rohul menyatakan sikap, meminta Pemkab Rohul dan Stakeholder menolak kebijakan kenaikan BBM.

Mendesak Pemkab Rohul secara serius memberantas mafia bahan bakar. Mendesak Pemkab Rohul dan stakeholder terkait mengawasi dan menertibkan SPBU agar penyaluran BBM subsidi dan non subsidi tersalurkan tepat sasaran.

Kemudian, mendorong Pemkab Rohul dan stakeholder terkait untuk menindak tegas mafia atau oknum penimbun BBM.

"Kami mendorong Pemkab Rohul dan stakeholder secara serius dan berkala turun melakukan pengecekan ketersediaan BBM," ujarnya

Hal senada juga disampaikan Ketua HMI Rohul Wiki Yuliandra. Menurutnya, ada rasa keadilan masyarakat yang dilukai Pemerintah ketika menaikan harga BBM.

"Di satu sisi pemerintah menganggap subsisi itu beban, pensiunan ASN beban, tapi mengapa pemerintah dan DPRD saat ini tengah membahas agar anggota DPR mendapatkan tunjangan seumur hidup," ujarnya.

Pemerintah lanjut Wiki, tidak bisa mencari solusi pemenuhan energi dalam negeri dan selalu import. "Yang melukai hati kami masyarakat adalah di tengah Indonesia yang dianugerahi SDA melimpah,. Minyak melimpah tapi pemerintah gagal menghadirkan BBM murah bagi rakyatnya," tutupnya.***