PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengklaim kepemilikan lahan seluas 266 hektare di area Kawasan Industri Tenayan (KIT). Senin pekan depan lahan itu bakal dipatok pemerintah, meski masih ada klaim dari pihak luar.

Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru Mas Irba H Sulaiman mengakui posisi lahan yang diklaim pihak luar itu ada dalam KIT. Namun menurut Irba, ada keanehan pada administrasi pihak yang mengklaim memiliki lahan di KIT itu.

"Posisi yang diklaim itu di lahan KIT, tetapi ada surat domisili yang ditandatangani oleh Sekcam di Bencah Lesung. Kan aneh. Lokasinya di Kawasan Industri, kok yang menandatangani di Bencah Lesung," kata Irba, Kamis (12/3/2020) sore.

Lanjutnya, ada 3 kategori oknum yang klaim lahan milik Pemko Pekanbaru itu, ada mereka yang mengaku pemilik, ada yang mengaku mempunyai surat-surat, dan ada yang menguasai lahan. Ia tidak menampik ada oknum camat hingga lurah yang bermain, sehingga surat menyurat lahan KIT itu berlapis.

"Pasti ada, pasti. Untuk dapatkan hak milik itu kan bukan gampang. Ketika untuk mendapatkan hak milik itu, perlu legalitas RT, RW, lurah, camat. Ketika itu memang mereka sudah dapat, BPN pasti mengeluarkan, nah ini yang sedang ditelusuri," kata dia.

Irba menyebutkan, sudah ada upaya dari Jaksa Pengacara Negara atau JPN untuk meminta keterangan oknum mantan camat. Namun, jawaban yang didapat tidak memuaskan.

"Dari narasumber yang dikumpulkan oleh JPN terhadap mantan camat, itu ketika diadakan komunikasi oleh pihak JPN, jawabnya mantan Camat ini, tidak tahu, lupa, tidak ingat. Ini yang akan kita kejar lagi," tegasnya.

Ia menegaskan, ketika ada permainan dari oknum pejabat, akan ada sanksi tegas. "Itu ada sanksi, hingga sanksi terberat. Arahan pak wali, jika ada aparatur Pemko bermain, silahkan proses hukum," jelasnya.

Irba menyebutkan, oknum yang klaim kepemilikan lahan di KIT itu bahkan ada yang datang dari Jakarta. Diakuinya, oknum itu membawa sertifikat kepemilikan. Namun, sertifikat yang dimiliki oleh oknum itu akan ditelusuri keasliannya.

"Yang klaim bahkan ada datang dari Jakarta, mereka bawa sertifikat, oleh tim diadakan dialog, kita foto copy sertifikatnya, kita ikuti alur asal usulnya, dia dapat itu dari mana? Kita sayangkan juga pihak BPN tidak hadir saat rapat. Ini juga akan dibawa rapat ke tingkat lebih tinggi lagi, apakah sesuai prosedur sertifikat itu," paparnya.

Lanjut Irba, saat ini sudah ada beberapa titik lahan di KIT yang sudah dibersihkan Pemko. Sebab, parit gajah yang sudah dibuat Pemko Pekanbaru ditimbun oleh oknum. Jika titik yang dibersihkan itu ada yang klaim, diminta langsung ke JPN.

"Kita lengkap, yang sudah dibersihkan itu 15 meter x 12 meter parit gajahnya. Jika itu nanti ada yang klaim itu langsung ke pihak Jaksa Pengecara Negara," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemko Pekanbaru akan memulai action untuk mematok lahan yang diperuntukkan bagi KIT Pekanbaru itu. Saat ini, ada 266 hektare lahan yang menjadi fokus Pemko Pekanbaru.

"Lahan 266 hektare itu adalah milik pemerintah kota Pekanbaru. Ketika nanti kita sudah mematok 266 hektare itu ada yang mengakui, menurut paparan pihak jaksa, Jaksa Pengecara Negara (JPN) memang di dalam lahan itu ada beberapa klaim sebagai lahan masyarakat yang nanti akan kita uji kebenaran. Kita ketemunya di pengadilan. Silahkan," kata Irba.

Pemko Pekanbaru memastikan lahan seluas 266 hektare itu merupakan milik pemerintah. Irba menyebutkan, Pemko Pekanbaru memiliki surat lengkap atas kepemilikan lahan. Lahan itu, sudah lama dibebaskan dan sudah ada ganti rugi langsung antara Pemko Pekanbaru dan pemilik sebelumnya.

"266 hektare itu adalah milik pemerintah dan itu sudah dibayar, dibebaskan melalui panitia yang sudah dibentuk, pada waktu itu ada si pemilik, pada zaman kepemimpinan pak Oesman Effendi Apan kepada masyarakat yang bernama Robert Sanuri, itu sudah dibayar seluruhnya oleh tim," jelasnya.